OJK Cirebon Perkuat Literasi Keuangan Nelayan Desa Gebang Mekar

RRI.CO.ID Cirebon – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi nelayan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, melalui kegiatan bertajuk “Bahari Teguh, Ekonomi Maju”. Program ini menjadi bagian dari strategi memperluas akses pembiayaan formal bagi masyarakat pesisir yang selama ini masih terbatas.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, SH., MH, mengatakan pihaknya tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon. Melalui TPAKD, OJK mendorong sektor nelayan menjadi salah satu prioritas dalam penguatan ekosistem keuangan inklusif.

Menurut Agus, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi kelautan yang besar, namun kesejahteraan nelayan belum sepenuhnya optimal. Banyak nelayan yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan masih bergantung pada pinjaman dari rentenir.

“Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih banyak nelayan yang belum memiliki tabungan maupun produk keuangan formal. Ketika membutuhkan modal, mereka cenderung memilih rentenir karena prosesnya cepat, padahal bunganya sangat tinggi,” ujar Agus Muntholib dalam Dialog Cirebon Menyapa pada Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menjelaskan, rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama nelayan belum memanfaatkan layanan perbankan secara maksimal. Sebagian nelayan hanya memiliki rekening untuk penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), namun belum terbiasa menabung atau mengakses pembiayaan usaha.

OJK Cirebon pun mendorong Desa Gebang Mekar menjadi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif dengan melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan. Intervensi dilakukan melalui edukasi berkelanjutan serta pengenalan produk tabungan, pembiayaan KUR, hingga alternatif seperti tabungan emas.

“Edukasi ini tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tetapi harus melalui pendampingan bertahap agar nelayan benar-benar memahami manfaat lembaga keuangan formal. Kami ingin mereka naik kelas dan memiliki akses pembiayaan yang lebih murah dan berkelanjutan,” ucapnya.

Selain itu, Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kelompok nelayan berdasarkan skala usaha dan kebutuhan permodalan. Skema pembiayaan akan disesuaikan, baik bagi pemilik kapal kecil, pelaku UMKM perikanan, maupun nelayan lepas.

Agus menegaskan, program ini merupakan bagian dari proyek jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan civitas akademika. Dengan sinergi tersebut, diharapkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Cirebon dapat meningkat melalui akses keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.