Program SKALA Dorong Pendataan OAP Berbasis SIO Papua di Biak Numfor

RRI.CO.ID, Biak - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar Workshop Penginputan dan Pendataan Orang Asli Papua (OAP) berbasis Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di Swissbelhotel Cendrawasih Biak, pada Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026, dengan melibatkan Distrik Biak Timur, Oridek, dan Yendidori, serta dihadiri oleh para Kepala Distrik dari berbagai wilayah Kabupaten Biak Numfor.

Didukung Program SKALA ( Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan Jaringan Masyarakat Papua (Jerat Papua), diikuti 200 peserta dari 55 kampung, pendataan ini bertujuan membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor, yang disampaikan Plt Asisten 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum SH, M.AP, menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan pembangunan.

"Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan. Pembagian hak-hak dasar serta penyaluran program afirmasi Otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput,” ujarnya

Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP. Sistem ini diharapkan dapat menyajikan data dari tingkat kampung hingga kabupaten secara lebih akurat dan akuntabel, sehingga kebijakan dan alokasi pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyeri masyarakat di setiap wilayah.

Sementara itu Senior Manager Program SKALA Provinsi Papua, Septer Manufandu, mengatakan Program SKALA hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah.

Menurutnya, program tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas.

Ia menjelaskan, Program SKALA mendapat mandat untuk mendampingi 12 provinsi di Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua, dengan salah satu fokus utama memperkuat tata kelola pemerintahan dan layanan dasar.

“Dan kita diberikan mandat, Program SKALA diberikan mandat untuk mendampingi semua provinsi-provinsi, 12 provinsi di Indonesia. Enam provinsi ada di Tanah Papua,” ujarnya.

Khusus di Provinsi Papua, pendampingan dilakukan bersama Bappeda dan organisasi perangkat daerah terkait, terutama dalam mendukung layanan dasar serta perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus.

Menurut Septer, salah satu mandat penting Program SKALA adalah memastikan tersedianya data yang akurat dan valid agar kebijakan serta perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

“Salah satu mandat yang paling penting dari Program SKALA adalah bagaimana menyediakan data yang akurat, data yang valid untuk perencanaan berbasis pada bukti,” katanya.

Ia menambahkan, pendataan berbasis Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk menyediakan data statistik sektoral hingga tingkat kampung.

Turut hadir Kepala Pusdalispang Bapperida Provinsi Papua, Dr. Agustinus Hartopo, S.Pd., M.MT, mengatakan pembangunan saat ini harus didukung data yang baik, mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik dan perencanaan yang baik serta sasaran yang baik,” ujarnya

Untuk itu diharapkan para kader-kader yang terlibat dalam pendataan ini memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak dalam memastikan informasi dari distrik dan kampung dapat dihimpun secara akurat.

Menurutnya, kualitas data di tingkat bawah akan berpengaruh terhadap proses perencanaan pembangunan secara berjenjang, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

“Kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional, data itu akan sangat berguna di dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

Pendataan berbasis SIO Papua diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran, mulai dari tingkat kampung hingga provinsi dan nasional.