KBRN, Biak : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua melakukan kunjunga kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, dalam rangkah pembinaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024.

“Jadi salah satu tugas pokok kami Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua yaitu memberikan pendampingan soal laporan keuangan daerah kepada para pimpinan OPD dan bendahara agar dapat mengerti dan memahami betul tentang penyusunal LKPD yang baik dan benar,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Dadan Koswaran,SE Juamt,(25/4/2025)

Dadan Koswaran,SE mengatakan pembinaan terkait penyusunan laporan keuangan daerah, dilakukan demi mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik lagi sekaligus bebas dari Korupsi.

Diakui, yang menjadi tantangan, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 yaitu, soal dana hiba pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, namun pihaknya terus berupaya melakukan pendapingan kepada pemerintah daerah, guna menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi beserta jajaranya yang menyambut baik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, dalam kegiatan kunjungan kerja sekaligus mencari solusi penyelesaian berbagai persoalan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dadan Koswaran.

“Harapan kami laporan keuangan Pemda Biak Tahun 2024 ini berstatus Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, dan ini membangakan kita semua, apalagi ditengan pemangkasan anggaran besar – besaran secara nasional di semua kabupaten kota, kami sangat terbuka jika dibutuhkan untuk memberikan pendampingan terkait cara penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar,” ujarnya

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua beserta jajaranya,karena melalui pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pihaknya dapat memahami dan mengerti, cara penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar, sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dikatakan, Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa tahun terakhir ini, mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK) atas laporan keuangan daerah, pencapaian tersebut berkat usaha dan dukungan seluruh pimpinan OPD dan Kepala Daerah, termasuk dukungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua.

Menurut Gunadi, dalam tahun anggaran 2024 pemerintah daerah Biak Numfor memberikan dana hiba pilkada sebesar Rp 63 miliar lebih kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim, namun dari instansi yang menerima dana hiba pilkada tersebut hanya KPU yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hiba pilkada kepada pemerintah daerah.

Kepala BPKAD. Gunadi, S, Sos., M, Si

“Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah menerima dana hiba pilkada, yang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana tersebut kepada pemerintah daerah, untuk dijadikan acuan dalam pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dan sesuai NPHD yang ditandatangi resmi olah kepala Daerah, setelah tiga bulan sebelum pengusulan atau penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, semua dokumen laporan keuangan daerah, dalam rangka pemilihan Kepala Daearah suda di serahkan,” ujar Gunadi

Gunadi menambahkan sesuai hasil koordinasi dengan pihak KPU terkait laporan pertanggungjawaban dana hiba pilkada, sedang disiapkan KPU dan akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD dalam waktu dekat untuk ditindak lanjuti ke Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua.