RRI.CO.ID, Batam - Warga Pulau Rempang dan komunitas Suku Laut dari Kampung Air Mas, Pulau Tanjung Sauh, memanfaatkan pemutaran film dokumenter Pesta Babi sebagai ruang berbagi pengalaman tentang dampak proyek pembangunan terhadap masyarakat pesisir dan komunitas adat.

Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan warga menghadiri nonton bareng yang digelar di Shelter NGO Akar Bhumi Indonesia, Pancur Pelabuhan, Kecamatan Sei Beduk, Sabtu malam.

Meski mengangkat kisah masyarakat Papua yang terdampak proyek pembangunan berskala besar, film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypry Dale itu dinilai memiliki kemiripan dengan pengalaman yang dialami masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Rempang dan Tanjung Sauh.

Miswadi, warga Rempang yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan film tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat berupaya mempertahankan ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun.

Ia menegaskan masyarakat Rempang terus berjuang menjaga kampung dan sumber penghidupan yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka.

“Bagi kami di Pulau Rempang, nenek moyang kami mewariskan tanah di Pulau Rempang dengan nyawa taruhannya,” kata Miswadi.

Menurutnya, film tersebut juga memperlihatkan pentingnya solidaritas dan kolaborasi masyarakat dalam mempertahankan ruang hidup di tengah tekanan pembangunan.

Pandangan serupa disampaikan Muhammad, warga Suku Laut asal Kampung Air Mas di Pulau Tanjung Sauh. Ia mengatakan relokasi dari kampung asalnya ke Pulau Ngenang telah mengubah kehidupan masyarakat setempat, terutama nelayan yang bergantung pada kondisi perairan pesisir.

Muhammad mengaku kini kembali bekerja sebagai nelayan setelah sempat terlibat dalam proyek pembangunan di kawasan Tanjung Sauh. Namun, menurutnya, hasil tangkapan menurun akibat perubahan kondisi lingkungan laut yang menjadi tempat mencari nafkah masyarakat.

“Kalau sungai itu ditutup, berarti masyarakat kehilangan mata pencahariannya,” ujarnya.

Kawasan Tanjung Sauh saat ini menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri dan pelabuhan yang masuk dalam proyek strategis nasional serta Kawasan Ekonomi Khusus. Proyek tersebut diproyeksikan menarik investasi besar dan membuka lapangan kerja dalam jangka panjang.

Namun sebagian warga menilai pembangunan juga membawa dampak terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada sumber daya laut.

Pendiri NGO Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, mengatakan persoalan yang muncul di Rempang dan Tanjung Sauh memiliki kesamaan, yakni terkait perubahan ruang hidup masyarakat akibat proyek pembangunan berskala besar.

“Ini bukan hanya soal jumlah masyarakat. Ini soal peradaban dan keberadaan suku laut. Juga masyarakat di Rempang,” kata Hendrik.

Menurutnya, konflik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan.

Kegiatan pemutaran film tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan akademisi, aktivis lingkungan, jurnalis, dan perwakilan organisasi mahasiswa. Forum itu membahas berbagai persoalan pembangunan, hak masyarakat pesisir, serta pentingnya ruang dialog dalam penyelesaian konflik sosial.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Batam, Yogi Eka Sahputra, mengatakan antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu keadilan sosial dan lingkungan di kawasan pesisir Batam.

Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mengawal berbagai persoalan yang muncul di tengah proses pembangunan.

“Kolaborasi menjadi keniscayaan dalam perjuangan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat,” ujarnya.