RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat memperkuat kerja sama dalam program kesejahteraan sosial, menyusul pertemuan antara Gubernur Ansar Ahmad dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rencana konkret yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, hingga layanan kesehatan.

Salah satu agenda utama adalah pembangunan sekolah rakyat permanen di Kepulauan Riau. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di ibu kota provinsi, yang lokasinya berdekatan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Menteri Sosial menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan tersebut dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia terkait penganggaran.

Di sektor perlindungan sosial, pembahasan juga mencakup program rehabilitasi rumah nelayan dengan bantuan sekitar Rp50 juta per unit, serta penguatan jaminan sosial melalui skema khusus, termasuk bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti kelanjutan dukungan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kerja sama dengan BRK Syariah.

Di bidang kesehatan, Gubernur Ansar menekankan pentingnya penguatan fasilitas rumah singgah bagi warga Kepri yang menjalani pengobatan rujukan di luar daerah, termasuk di Jakarta dan Batam. Ia juga mengangkat isu pemulangan jenazah warga yang meninggal di ibu kota, yang dinilai masih memerlukan solusi lebih efektif dari pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari peningkatan layanan kesehatan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan puluhan dokter spesialis dan subspesialis untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh wilayah provinsi.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan tata kelola data sosial di tingkat desa, termasuk rencana pemberian insentif bagi operator data serta pendampingan teknis dari Kementerian Sosial.

Gubernur Ansar menilai Kepulauan Riau memiliki posisi strategis, baik secara geografis maupun ekonomi, sehingga berpotensi menjadi model kolaborasi nasional dalam program kesejahteraan sosial.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Rabu 29 April 2026.

Dengan sejumlah program yang disepakati, pemerintah berharap percepatan implementasi di lapangan dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.