RRI.CO.ID, Batam - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif di Batam belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran terbuka, seiring tingginya arus migrasi penduduk ke kota industri tersebut.

Dalam presentasi kinerja daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu, 1 April 20206, Amsakar memaparkan bahwa Batam masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja.

Data pemerintah kota menunjukkan pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025. Angka kemiskinan juga menurun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun tipis dari 7,68 persen menjadi 7,57 persen.

Meski demikian, Amsakar menekankan bahwa tingginya migrasi masuk menjadi faktor utama yang menahan laju penurunan pengangguran.

“Selisih pendatang baru menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara lapangan kerja dan pencari kerja,” ujarnya.

Pada 2025, jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar tercatat 31.353 jiwa, menghasilkan tambahan sekitar 17.656 penduduk baru.

Batam disebut sebagai salah satu dari lima daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, bersama Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Tingginya minat masyarakat datang ke Batam didorong oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan.

Namun, kondisi ini juga memunculkan sejumlah persoalan, termasuk kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri, persaingan antara tenaga kerja lokal dan pendatang, serta pergeseran industri ke sektor digital dan manufaktur maju.

Pemerintah Kota Batam menyebutkan bahwa masuknya tenaga kerja dengan keterampilan terbatas turut menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah setempat menjalankan tiga program utama, yakni perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan peningkatan produktivitas, serta penempatan tenaga kerja.

Selain itu, kolaborasi juga diperkuat dengan sektor swasta, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, serta Balai Latihan Kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.