Seminar Internasional Bahas Migrasi Aman dan Perlindungan Kelompok Rentan

RRI.CO.ID, Batam - Seminar Internasional Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026 membahas persoalan migrasi dari sisi perlindungan, keamanan, hingga penghormatan terhadap martabat manusia. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 20 September 2026 tersebut mengangkat tema “Dari Kerentanan Menuju Martabat: Mewujudkan Migrasi yang Aman dan Teratur”.

Seminar tersebut mempertemukan unsur pemerintah, kepolisian, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi internasional, akademisi, serta pihak yang berkaitan dengan pekerja migran dan pelaut. Pembahasan diarahkan pada persoalan yang dihadapi pekerja migran, termasuk keberangkatan non-prosedural, perdagangan orang, eksploitasi, dan kebutuhan perlindungan bagi kelompok rentan.

Ketua Panitia Cosmas Eko Suharyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Minggu Migran di Stella Maris Batam. Ia menjelaskan kegiatan serupa telah dilaksanakan pada 2025 dan kembali digelar pada 2026 dengan seminar serta kegiatan doa bagi para migran, khususnya migran pelaut.

“Pada Minggu Migran kali ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh St. Carolus kami dimohon untuk mengorganisir seminar nasional dan misa Minggu Migran,” kata Cosmas.

Dalam laporan panitia, jumlah peserta yang tercatat dalam registrasi mencapai 1.503 orang. Peserta berasal dari berbagai unsur, antara lain aktivis Migrant Care, organisasi masyarakat sipil, perwakilan paroki, organisasi yang berkaitan dengan migran, SMK pelayaran, serta gereja-gereja PGI.

Direktur Stella Maris Batam RP. Ansensius Guntur mengatakan persoalan migrasi tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan pekerja ke luar negeri, tetapi juga kesiapan dan perlindungan mereka selama menjalankan pekerjaan. Menurutnya, pembahasan mengenai migrasi perlu dikaitkan dengan kondisi pelaut yang bekerja lintas negara.

Salah satu persoalan yang disampaikan Guntur berkaitan dengan kebutuhan perlindungan pelaut melalui Welfare Committee di Batam. Ia menyebut keberadaan lembaga tersebut berkaitan dengan kesejahteraan pelaut dan keamanan navigasi, termasuk kemungkinan pelaksanaan pergantian awak kapal atau crew change di Batam.

“Di pelabuhan-pelabuhan besar di dunia, Welfare Committee itu merupakan suatu keharusan untuk menjamin kesejahteraan pelaut dan keamanan navigasi,” ujar Guntur.

Sementara itu, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menempatkan persoalan pekerja migran dalam konteks kerawanan keberangkatan non-prosedural dari wilayah Kepulauan Riau. Kondisi geografis Kepri yang berbatasan dengan sejumlah negara dan memiliki banyak jalur keluar menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan migrasi.

Asep menyebut penanganan pekerja migran non-prosedural tidak cukup dilakukan di wilayah keberangkatan. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal calon pekerja migran melalui pemetaan wilayah dan penguatan informasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri.

Seminar tersebut juga membahas perubahan modus perekrutan pekerja migran. Kepolisian mencatat keberangkatan non-prosedural tidak lagi hanya menggunakan jalur tidak resmi, tetapi dapat memanfaatkan pelabuhan resmi dengan alasan perjalanan tertentu. Dalam periode Januari hingga September 2026, Polda Kepri mencatat 30 kasus dengan 110 korban serta 47 tersangka.

“Sudah tidak kayak dulu lagi mereka nyebrang di pelabuhan tikus karena sudah banyak patroli. Tapi mereka melakukan modus operandi dengan cara-cara yang baru,” kata Asep.

Selain persoalan perdagangan orang, pembahasan juga mencakup biaya perekrutan, akses pengaduan, perlindungan pekerja di sektor berisiko, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Pemerintah dalam seminar tersebut turut membahas perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran serta penerapan instrumen internasional terkait pekerjaan di sektor perikanan.

Rangkaian pembahasan tersebut menempatkan migrasi sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, tetapi juga perlindungan hak, keselamatan, dan martabat manusia. Keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, serta pihak yang berkaitan dengan pekerja migran menjadi bagian dari pembahasan mengenai migrasi yang aman dan teratur.