RRI.CO.ID, Batam - Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Kawasan Dompak, Senin (9/3/2026). Rakor tersebut dihadiri dan didampingi oleh Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Pertemuan ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi daerah, tetapi juga kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi momentum Idulfitri 1447 Hijriah serta evaluasi dukungan daerah terhadap program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi nasional secara year on year (yoy) per Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen, meningkat dibandingkan periode Desember–Januari yang berada di kisaran 3,55 persen. Pemerintah sendiri menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen, sehingga angka saat ini sedikit berada di atas target yang diharapkan.

Menurut Tito, beberapa komponen utama penyumbang inflasi nasional berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen, termasuk kenaikan harga emas yang dipengaruhi situasi global seperti konflik internasional. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi sebesar 16,19 persen.

Meski demikian, kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dinilai masih terkendali dengan baik. Tito menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kepri tercatat sebesar 0,7 persen, sementara tingkat inflasi berada di angka 3,54 persen.

“Inflasi Kepri berada di angka 3,54 persen, ini cukup baik dan masih terkendali,” ujar Tito.

Ia menjelaskan bahwa komoditas yang memberikan kontribusi inflasi di Kepri antara lain emas perhiasan dengan kontribusi sekitar 0,15 persen serta tarif angkutan udara yang mengalami penyesuaian.

Di sisi lain, kinerja ekonomi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen, sementara Kepulauan Riau mampu mencapai 7,89 persen, jauh melampaui rata-rata nasional.

“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional,” tambah Tito.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan sejak kuartal II hingga kuartal IV 2025. Bahkan, sebagian besar kabupaten dan kota di wilayah tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

“Selamat kepada Pak Gubernur atas kinerja pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Tercatat lima kabupaten/kota di Kepri tumbuh di atas rata-rata nasional,” ungkap Amalia.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Riau.

Ansar menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus memastikan kesiapan daerah menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran. Berdasarkan perkiraan pemerintah pusat, arus mudik diprediksi mulai terjadi pada 16 Maret 2026 seiring kebijakan Work From Anywhere (WFA), sementara arus balik diperkirakan berlangsung pada 27 Maret 2026.

“Kita bersyukur inflasi Kepulauan Riau masih terkendali dengan baik dan pertumbuhan ekonomi kita juga berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan mulai memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujar Ansar.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, kesiapan infrastruktur transportasi, serta keamanan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idulfitri.