RRI.CO.ID, Batam - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menegaskan bahwa karakteristik geografis maritim serta aspek kelembagaan tata niaga pangan menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi di Kepri. Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Aula Bank Indonesia Batam Center, Kamis 7 Mei 2026.

Misni menjelaskan, Kepri sebagai beranda terdepan NKRI dan provinsi kepulauan dengan 2.028 pulau serta 22 pulau terluar memiliki kondisi geografis yang unik. Dominasi wilayah laut mencapai 98 persen, sehingga efisiensi logistik dan distribusi antar pulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, rantai pasok yang rentan terhadap anomali cuaca, keterbatasan produksi pertanian lokal, serta disparitas harga antarwilayah turut memengaruhi tekanan inflasi. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar stabilitas pasokan dan distribusi tetap terjaga di seluruh wilayah Kepri.

Berdasarkan data April 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Kepri tercatat sebesar 3,06 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 2,42 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) mencapai 0,43 persen, juga di atas angka nasional sebesar 0,13 persen. Kondisi ini dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat dan karakter wilayah kepulauan.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi antara lain sektor transportasi sebesar 2,44 persen serta penyediaan makanan, minuman, dan restoran sebesar 1,80 persen. Komoditas utama seperti tarif angkutan udara dan laut, nasi dengan lauk pauk, telepon seluler, bensin, serta ikan layang menjadi faktor pendorong. Namun, komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan mengalami deflasi sehingga membantu menyeimbangkan tekanan harga.

Secara spasial, Kota Batam mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,26 persen, disusul Kota Tanjungpinang sebesar 3,25 persen. Sementara itu, Kabupaten Karimun menunjukkan capaian positif dengan deflasi bulanan sebesar minus 0,25 persen, yang menandakan adanya dinamika harga yang berbeda di setiap daerah.

Meski menghadapi tantangan inflasi, Misni menegaskan bahwa perekonomian Kepri tetap menunjukkan performa sangat baik. Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,04 persen (yoy), tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima secara nasional. Ia juga mendorong penguatan sinergi antara TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk memperkuat stabilisasi harga.

Forum HLM tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Rony Widijarto Purubaskoro, Kepala BPS Kepri Toto Hariyanto Silitonga, serta perwakilan Bulog dan sejumlah kepala OPD. Melalui kolaborasi ini, diharapkan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi dapat berjalan efektif sesuai karakteristik wilayah kepulauan demi menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri.