Dari Lab Kampus ke Garasi Warga, Menagih Teknologi Inklusif di Jawa Barat

RRI.CO.ID, Bandung - Jawa Barat selama ini dikenal sebagai salah satu pusat inovasi dan teknologi di Indonesia. Berbagai perguruan tinggi terkemuka, kawasan industri berteknologi tinggi, hingga perusahaan rintisan (startup) tumbuh dan berkembang di provinsi ini.

Tidak sedikit karya inovasi lahir dari laboratorium kampus dan meraih penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Namun, di balik capaian tersebut, masih tersimpan sebuah Ironi yang jarang menjadi perhatian publik. Jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat tercatat dalam jumlah yang signifikan, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan teknologi.

Sementara itu, berdasarkan berbagai laporan dan kajian, pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas masih jauh dari kata memadai, dengan kesenjangan yang cukup lebar antara kebutuhan dan ketersediaan. Jika kita melangkah keluar dari ruang laboratorium menuju desa-desa, gang-gang sempit perkotaan, atau wilayah perbukitan di Jawa Barat,mulai dari Priangan Timur hingga pantai utara—kita akan menemukan kenyataan yang berbeda.

Masih ada penyandang disabilitas yang harus memotong pipa paralon untuk dijadikan kaki palsu sederhana, merakit tongkat dari kayu bekas, memodifikasi sepeda motor menjadi kendaraan roda tiga, atau bahkan memperbaiki sendiri kursi rodanya agar tetap dapat digunakan untuk bekerja maupun beraktivitas sehari-hari.

Ketika teknologi mutakhir dipamerkan dalam seminar dan pameran inovasi, sebagian warga difabel justru bertahan hidup dengan alat bantu hasil kreativitas dan keterbatasan mereka sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan teknologi asistif di Jawa Barat belum semata-mata berkaitan dengan kemampuan menciptakan inovasi, tetapi juga menyangkut kemampuan menghadirkan inovasi tersebut kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Salah satu persoalan utama adalah aksesibilitas harga. Alat bantu standar medis, khususnya yang masih bergantung pada produk impor, memiliki harga yang relatif tinggi dan berada di luar jangkauan kemampuan ekonomi sebagian besar penyandang disabilitas, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Di sisi lain, bantuan pemerintah melalui berbagai skema jaminan sosial dan kesehatan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan alat bantu secara menyeluruh, baik dari sisi jumlah maupun jenis perangkat yang dibutuhkan.

Keterbatasan anggaran, prosedur birokrasi yang berbelit, dan kurangnya tenaga teknisi medis yang terlatih menjadi kendala dalam pemenuhan hak dasar ini. Selain persoalan harga, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis Jawa Barat.

Sebagian besar alat bantu yang beredar di pasaran dirancang untuk digunakan pada lingkungan dengan permukaan yang rata—seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, atau kawasan perkotaan modern. Sementara itu, banyak wilayah di Jawa Barat memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari daerah pegunungan di Priangan Timur dengan kemiringan lereng ekstrem, jalan desa yang berbatu dan becek, hingga gang-gang sempit dengan anak tangga di kawasan permukiman padat seperti di berbagai kota besar di provinsi ini.

Dalam kondisi tersebut, kursi roda atau kruk standar sering kali tidak mampu bekerja secara optimal, bahkan berpotensi membahayakan penggunanya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian alat bantu dengan kondisi lingkungan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas penggunaan alat bantu serta tingginya angka kecelakaan dan cedera yang dialami penyandang disabilitas di wilayah pedesaan dan daerah dengan medan sulit.

Dalam perspektif ekonomi publik, kondisi tersebut mencerminkan terjadinya kegagalan pasar (market failure). Mekanisme pasar belum mampu menyediakan teknologi asistif yang terjangkau sekaligus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Industri manufaktur cenderung memandang alat bantu disabilitas sebagai pasar yang relatif kecil dan kurang menarik secara komersial dibandingkan dengan produk konsumen massal.

Akibatnya, produksi alat bantu lebih banyak berorientasi pada keuntungan ekonomi dan pasar kelas menengah atas daripada menjawab kebutuhan pengguna yang hidup di lingkungan dengan kondisi geografis yang beragam.

Sebagaimana dikemukakan oleh ekonom Joseph Stiglitz dalam karyanya tentang ekonomi sektor publik, kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks teknologi asistif, ketidakmampuan pasar untuk menyediakan barang publik dan barang merit yang terjangkau menjadi celah yang harus diisi oleh intervensi pemerintah.

Ketika pasar gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir melalui kebijakan publik. Intervensi pemerintah tidak lagi sekadar menjadi pilihan, melainkan bagian dari kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara dalam menjalani kehidupan.

Persoalan tersebut sesungguhnya juga merupakan persoalan pemenuhan hak konstitusional. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Amanat tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas, yang secara eksplisit menjamin hak atas aksesibilitas, habilitasi, rehabilitasi, serta penggunaan alat bantu dan teknologi asistif untuk menunjang kemandirian penyandang disabilitas. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan, sarana, dan inovasi yang mendukung kehidupan penyandang disabilitas secara inklusif.

Dengan demikian, penyediaan teknologi asistif tidak boleh dipandang semata sebagai program bantuan sosial, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara yang mengikat secara hukum.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, muncul fenomena yang menarik, yaitu grassroots innovation atau inovasi dari akar rumput. Berbagai alat bantu lahir bukan dari laboratorium modern dengan peralatan canggih, melainkan dari bengkel kecil, garasi rumah, dan ruang-ruang komunitas penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Berbekal pengalaman hidup, kreativitas, dan kebutuhan sehari-hari, mereka memodifikasi kendaraan roda dua menjadi roda tiga agar lebih stabil, menyesuaikan bentuk kruk agar lebih aman digunakan di jalan berbukit, hingga merakit perangkat sensorik sederhana menggunakan komponen elektronik yang relatif terjangkau yang dibeli dari toko elektronik pinggir jalan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya penerima manfaat teknologi, melainkan juga pencipta inovasi. Mereka memahami secara langsung tantangan yang dihadapi mulai dari medan yang tidak bersahabat hingga keterbatasan ekonomi sehingga mampu menghasilkan solusi yang sering kali lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan dibandingkan produk yang dirancang tanpa melibatkan pengguna sama sekali.

Dalam perspektif teori pemberdayaan (empowerment theory) yang dikembangkan oleh para ahli seperti Rappaport dan Zimmerman, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dan mengatasi hambatan yang dihadapinya.

Namun, teori pemberdayaan juga mengingatkan bahwa kemampuan individu tidak akan berkembang secara optimal apabila lingkungan sosial, kebijakan publik, dan sistem ekonomi tidak memberikan dukungan yang memadai. Keharusan merakit alat bantu sendiri bukanlah pilihan yang ideal, melainkan bentuk adaptasi terhadap keterbatasan sistem yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka—sebuah "pemberdayaan terpaksa" yang seharusnya tidak perlu terjadi jika negara hadir secara optimal.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep Appropriate Technology atau teknologi tepat guna yang diperkenalkan oleh ekonom E. F. Schumacher dalam karyanya yang monumental. Menurut konsep ini, keberhasilan sebuah teknologi tidak diukur dari tingkat kecanggihannya, tetapi dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, mudah digunakan, mudah diperbaiki, terjangkau, dan sesuai dengan kondisi sosial maupun geografis setempat.

Schumacher menekankan bahwa teknologi yang tepat adalah teknologi yang "ramah terhadap manusia dan lingkungan," bukan teknologi yang hanya mengagungkan efisiensi dan kompleksitas semata. Dalam konteks Jawa Barat, teknologi bantu yang sederhana namun tangguh menghadapi jalan berbatu, tanjakan curam, atau gang sempit sering kali jauh lebih bermanfaat dibandingkan perangkat berteknologi tinggi yang mahal, rumit, dan sulit dipelihara karena membutuhkan suku cadang impor dan teknisi khusus.

Karena itu, orientasi inovasi tidak seharusnya hanya mengejar kecanggihan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di lingkungan tempat mereka hidup.

Ironi tersebut semakin terasa ketika kita menengok ke laboratorium berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Setiap tahun lahir beragam inovasi asistif yang mengagumkan, mulai dari kursi roda elektrik dengan kendali suara, alat navigasi berbasis GPS bagi penyandang disabilitas netra, sarung tangan penerjemah bahasa isyarat ke teks, hingga berbagai perangkat berbasis kecerdasan buatan yang mampu membantu mobilitas dan komunikasi difabel.

Banyak di antaranya berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi inovasi,baik tingkat nasional maupun internasional dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, bahkan menjadi kebanggaan institusi pendidikan. Sayangnya, sebagian besar inovasi tersebut bernasib layaknya "kembang api": bersinar terang dan memukau ketika dipamerkan dalam pameran atau ajang kompetisi, tetapi kemudian meredup setelah perlombaan atau penelitian selesai.

Persoalan utamanya bukan terletak pada kualitas riset—yang sering kali sudah memenuhi standar akademik tinggi—melainkan pada lemahnya proses hilirisasi sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total riset teknologi asistif di Indonesia yang berhasil mencapai tahap produksi massal dan didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar hasil riset perguruan tinggi masih menghadapi tantangan besar dalam menjembatani laboratorium dengan kehidupan nyata. Tidak sedikit prototipe yang berhenti sebagai laporan penelitian atau koleksi laboratorium karena belum didukung oleh pembiayaan lanjutan untuk pengembangan produk, kemitraan dengan dunia usaha untuk produksi, proses sertifikasi keamanan dan kelayakan medis, maupun mekanisme distribusi yang memungkinkan teknologi tersebut dipasarkan secara luas dengan harga terjangkau.

Selain itu, proses penelitian sering kali belum sepenuhnya melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra sejak tahap awal perancangan. Pendekatan yang masih bersifat top-down—di mana peneliti menentukan apa yang "dibutuhkan" oleh difabel tanpa konsultasi yang memadai—menyebabkan produk yang dihasilkan terkadang lebih mencerminkan asumsi peneliti dibandingkan kebutuhan nyata pengguna.

Oleh karena itu, pendekatan co-design perlu menjadi paradigma baru dalam pengembangan teknologi inklusif, yakni melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra setara sejak tahap identifikasi masalah, perancangan, pengujian, hingga evaluasi produk. Pendekatan partisipatoris ini telah terbukti berhasil dalam berbagai studi internasional yang melibatkan pengguna disabilitas dalam setiap tahap pengembangan produk.

Dengan demikian, teknologi yang dihasilkan akan lebih relevan, mudah digunakan, dan memiliki peluang lebih besar untuk dimanfaatkan secara luas oleh komunitas disabilitas.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif. Melalui kolaborasi lintas sektor dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas penyandang disabilitas, serta lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat membentuk program khusus untuk mendukung hilirisasi teknologi asistif.

Dukungan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan program, antara lain pendanaan lanjutan berupa hibah pascariset dan dana inkubasi untuk mengubah prototipe menjadi produk siap pasar, fasilitasi sertifikasi melalui bantuan biaya dan pendampingan uji keamanan produk sesuai standar nasional, penyederhanaan perizinan dengan layanan terpadu untuk perizinan produksi dan distribusi alat bantu, kemitraan industri yang mempertemukan peneliti dengan industri manufaktur lokal untuk produksi massal, serta program inkubasi inovasi berupa akselerasi khusus teknologi asistif di bawah naungan dinas terkait.

Tujuan akhir dari semua ini adalah agar hasil riset tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi berkembang menjadi produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menghadirkan skema pengembangan skala (scaling-up) bagi inovasi teknologi asistif yang telah terbukti bermanfaat melalui uji coba lapangan.

Skema ini dapat berupa hibah inovasi untuk produksi perdana, pembiayaan produksi awal dengan skema bagi hasil, insentif pajak bagi industri lokal yang memproduksi alat bantu disabilitas, hingga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memberikan ruang afirmatif bagi produk-produk inovasi dalam negeri. Dengan cara tersebut, pemerintah tidak hanya menutup celah kegagalan pasar, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang mendorong tumbuhnya industri teknologi inklusif di Jawa Barat.

Dunia usaha pun perlu mengubah cara pandang terhadap teknologi asistif, bukan semata-mata sebagai pasar yang kecil dan marginal, tetapi sebagai investasi sosial yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai kemanusiaan. Di sisi lain, inovasi yang lahir dari komunitas penyandang disabilitas juga tidak boleh dipandang sebelah mata.

Banyak alat bantu sederhana yang lahir dari garasi rumah, bengkel kecil, atau sekretariat organisasi disabilitas justru mampu menjawab kebutuhan nyata dengan biaya yang jauh lebih rendah—terkadang hanya sepersepuluh dari harga produk komersial impor. Kreativitas tersebut merupakan modal sosial berharga yang harus diapresiasi melalui pendampingan teknis, sertifikasi keamanan dan standarisasi mutu, serta dukungan pemasaran sehingga dapat berkembang menjadi inovasi yang memberi manfaat lebih luas bagi komunitas disabilitas di seluruh Jawa Barat.

Sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa megah bangunan laboratoriumnya atau seberapa gemerlap pameran inovasinya. Peradaban diukur dari seberapa besar perhatiannya kepada mereka yang paling lemah, seberapa jauh ia melangkah menjemput mereka yang tertinggal, dan seberapa tulus ia memberikan makna bagi setiap kehidupan, tanpa kecuali.

Teknologi hanyalah alat; manusia adalah tujuan. Maka, marilah kita sadari bahwa tanggung jawab menghadirkan teknologi inklusif bukan hanya milik pemerintah, bukan semata tugas akademisi, bukan pula beban dunia usaha. Ia adalah panggilan moral bagi setiap anak bangsa. Pada akhirnya, sehebat apa pun teknologi yang diciptakan, ia tidak akan pernah melampaui nilai dari sebuah tangan yang membantu, mata yang melihat, dan hati yang peduli.

Inovasi sejati bukanlah tentang seberapa canggih, tetapi tentang seberapa hadir. Bukan tentang seberapa banyak dipuji, tetapi tentang seberapa banyak yang terbantu. Dari laboratorium kampus hingga garasi warga, di sanalah kita belajar bahwa inovasi yang benar adalah inovasi yang merengkuh, bukan yang menjauhkan. Jawa Barat yang inovatif, inklusif, dan berkeadilan bukanlah impian—ia adalah pilihan.

Dan pilihan itu hanya akan terwujud jika kita semua sepakat bahwa setiap nyawa berhak atas keadilan, setiap langkah berhak atas kemudahan, dan setiap martabat berhak atas penghormatan.

Penulis: Suhendar (Aktivis Disabilitas)