Kesalahan Besar ketika Semua Disabilitas Netra Dianggap Sama

RRI.CO.ID, Bandung - Menganggap semua penyandang disabilitas netra itu sama adalah bentuk diskriminasi paling halus yang kerap diabaikan. Di ruang publik, siapa pun yang tidak melihat sering dimasukkan ke dalam satu kotak yang sama, seolah pengalaman mereka identik.

Padahal, disabilitas netra mencakup buta total dan low vision—dua kondisi yang sangat berbeda. Mengabaikan perbedaan ini berarti menghapus keragaman kebutuhan dan martabat individu itu sendiri.

Ini bukan sekadar soal istilah. Cara masyarakat memandang disabilitas netra berpengaruh langsung pada kebijakan, layanan, dan bentuk bantuan yang diberikan. Ketika semua disamaratakan, yang lahir adalah kebijakan yang tampak inklusif di atas kertas, tetapi gagal menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Buta total dan low vision jelas bukan kondisi yang sama. Buta total berarti seseorang tidak memiliki kemampuan melihat sama sekali, sementara low vision berarti masih ada sisa penglihatan, tetapi tidak cukup untuk menjalani aktivitas visual secara normal tanpa dukungan tertentu. Perbedaan ini menentukan alat bantu yang dibutuhkan, cara mengakses informasi, hingga bentuk dukungan yang paling efektif.

Sayangnya, masyarakat masih terjebak pada stereotip paling dangkal: penyandang disabilitas netra dianggap pasti buta total, pasti menggunakan Braille, dan pasti memiliki kebutuhan yang seragam. Cara pandang ini bukan hanya keliru, tetapi juga merugikan.

Banyak orang dipaksa mengikuti standar yang tidak sesuai dengan kondisinya, sementara kebutuhan spesifik mereka justru diabaikan. Sosiolog Erving Goffman menjelaskan bahwa stigma muncul ketika masyarakat menyederhanakan identitas seseorang hanya pada satu label tertentu.

Dalam konteks disabilitas netra, cara pandang ini membuat masyarakat gagal melihat bahwa buta total dan low vision memiliki pengalaman serta kebutuhan yang berbeda. Ketika seseorang hanya dipahami melalui stereotip, yang hilang bukan hanya pemahaman, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri.

Dalam dunia pendidikan, penyamarataan ini bisa sangat fatal. Anak dengan low vision tidak selalu membutuhkan pendekatan yang sama dengan anak buta total. Mereka mungkin lebih terbantu dengan huruf berukuran besar, kontras warna yang kuat, pencahayaan yang tepat, atau materi visual tertentu yang disesuaikan.

Namun, ketika sekolah tidak memahami perbedaan tersebut, inklusi hanya berubah menjadi slogan tanpa makna. Hal serupa terjadi dalam layanan publik dan dunia kerja.

Banyak lembaga mengaku ramah disabilitas, tetapi masih merancang sistem seolah semua orang memiliki kemampuan visual yang sama. Situs web tidak ramah pembaca layar, papan informasi sulit dibaca, dokumen tidak aksesibel, dan petugas layanan tidak memiliki pemahaman dasar tentang ragam disabilitas netra.

Dalam situasi seperti ini, penulis berpendapat: inklusi sering kali berhenti sebagai formalitas administratif, bukan kenyataan yang benar-benar dirasakan. Dalam perspektif model sosial disabilitas yang diperkenalkan Michael Oliver, hambatan terbesar penyandang disabilitas sering kali bukan terletak pada kondisi fisiknya, melainkan pada lingkungan sosial yang gagal memahami dan mengakomodasi kebutuhan mereka.

Karena itu, penyamarataan antara buta total dan low vision bukan sekadar kekeliruan cara pandang, tetapi juga bentuk kegagalan sistem dalam menyediakan akses yang setara. Kita perlu jujur bahwa persoalan ini bukan hanya soal kurangnya pengetahuan, melainkan juga soal kemauan untuk memahami manusia sebagai pribadi yang beragam.

Selama masyarakat terus memakai logika serba rata, penyandang disabilitas netra akan terus dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak pernah benar-benar dirancang untuk mereka. Langkah paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah belajar memahami perbedaan antara buta total dan low vision, lalu menyesuaikan cara berinteraksi, memberi bantuan, dan menyampaikan informasi.

Paling dibutuhkan bukan rasa kasihan, melainkan kesediaan untuk mendengar kebutuhan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap inklusif dapat dimulai dari hal-hal sederhana: tidak memaksa memberi bantuan tanpa izin, tidak berasumsi bahwa semua penyandang disabilitas netra membutuhkan perlakuan yang sama, dan tidak menjadikan disabilitas sebagai bahan lelucon maupun simpati berlebihan.

Inklusi sejatinya dimulai dari cara pandang yang menghormati martabat dan otonomi manusia. Pemerintah pun tidak boleh berhenti pada slogan "ramah disabilitas". Kebijakan publik harus disusun berdasarkan keragaman kebutuhan, baik dalam pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, informasi digital, maupun ruang publik.

Sekolah, kantor pelayanan, dan lembaga negara perlu memastikan fasilitas mereka dapat digunakan oleh penyandang buta total maupun low vision secara setara. Edukasi publik dan pelatihan bagi aparatur layanan juga harus diperkuat. Banyak hambatan muncul bukan karena aturan tidak tersedia, melainkan karena pelaksana di lapangan tidak memahami ragam kebutuhan disabilitas netra.

Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan sebaik apa pun akan tetap gagal menjangkau orang yang paling membutuhkan. Di sisi lain, penyandang disabilitas netra sendiri juga memiliki peran penting untuk mengenali kebutuhan dirinya dan menyampaikan bentuk dukungan yang paling membantu.

Bagi penyandang buta total, keterampilan akses non visual seperti penggunaan pembaca layar, orientasi mobilitas, Braille, maupun media audio dapat menjadi sarana penting untuk membangun kemandirian. Sementara bagi low vision, penggunaan alat bantu visual, pengaturan pencahayaan, huruf besar, dan strategi akses tertentu dapat sangat membantu aktivitas sehari-hari.

Yang tak kalah penting, penyandang disabilitas netra perlu berani menyuarakan kebutuhan aksesibilitas di sekolah, tempat kerja, layanan publik, maupun ruang sosial lainnya. Menyampaikan kebutuhan bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari hak untuk hidup setara sebagai warga negara.

Pada akhirnya, perbedaan antara buta total dan low vision mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah benar-benar seragam. Setiap orang membawa pengalaman, keterbatasan, dan kekuatannya masing-masing.

Kebijaksanaan sosial bukanlah memaksa semua orang menjadi sama, melainkan belajar memahami perbedaan tanpa merendahkan siapa pun. Disabilitas netra juga mengajarkan bahwa keterbatasan bukan akhir dari martabat manusia, dan penglihatan bukan satu-satunya cara memahami dunia.

Banyak hal justru baru terlihat jelas ketika kita berhenti memandang orang lain dengan prasangka. Sebab yang paling membutakan manusia sering kali bukan kegelapan, melainkan ketidaktahuan, ketakutan, dan keengganan untuk memahami sesama.

Sudah waktunya publik berhenti memperlakukan disabilitas netra sebagai satu wajah yang seragam. Buta total dan low vision adalah dua pengalaman berbeda, dengan kebutuhan berbeda, tetapi memiliki martabat yang sama. Mengakui perbedaan itu bukan sekadar bentuk sopan santun sosial, melainkan syarat dasar untuk membangun masyarakat yang benar-benar inklusif.

Penulis: Suhendar (Aktivis Disabilitas Pegiat Sosial)