RRI.CO.ID, Bandung - Data (bps.go.id) menunjukkan tren 5 tahun terakhir (2020-2025) ada penurunan yang signifikan dalam jumlah sekolah dan siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri, dengan penurunan 1,56% untuk sekolah dan 5,45% untuk jumlah siswa, dan pertumbuhan sekolah swasta yang mengalami peningkatan cukup pesat sebesar 13,89% dalam jumlah sekolah serta 8,46% dalam jumlah siswa. Jumlah sekolah swasta dan siswa di sektor ini terus bertambah, menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat dan potensi perhatian pada kualitas layanan pendidikan swasta sebagai alternatif.

Meskipun total jumlah sekolah SD secara nasional tetap stabil dengan kenaikan tipis tahun 2025 dibandingkan 2020 sebesar 0,28%, peningkatan jumlah guru swasta sebesar 15,25% mengindikasikan peningkatan kapasitas dan daya saing sektor swasta dalam penyediaan layanan Pendidikan di Tingkat SD. Pada Tingkat jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (2020-2025) baik dari segi jumlah sekolah, guru, maupun siswa, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor swasta, masing-masing sebesar 14,56% untuk jumlah sekolah dan 4,65% untuk jumlah guru, sementara sektor negeri mengalami kenaikan yang sangat kecil, kurang dari 1%.

Total jumlah SMP secara nasional meningkat sebesar 7,54%, didorong oleh peningkatan jumlah sekolah swasta yang cukup signifikan, yang menandakan peran penting sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat menengah. Sedangkan pertumbuhan jumlah siswa di kedua sektor cenderung kecil, sekitar 0,76%, ini menunjukkan bahwa meskipun penetrasi pendidikan menengah meningkat, tingkat pencapaian akses masih relatif stabil dengan sedikit peningkatan, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor demografis dan kapasitas infrastruktur Pendidikan.

Sedangkan data 5 tahun terakhir di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menunjukkan pertumbuhan yang positif pada semua aspek. Baik dari segi jumlah sekolah, guru, maupun murid, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada jumlah sekolah swasta (9,41%) dan total guru (4,98%). Jumlah siswa yang bersekolah di SMA mencapai lebih dari 5,4 juta anak, dengan pertumbuhan hampir 8,4%, menunjukkan peningkatan partisipasi pendidikan di tingkat SMA yang penting untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif.

Tren ini menegaskan bahwa kapasitas pendidikan SMA terus meningkat, namun peran serta dan perkembangan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menanggapi kebutuhan pendidikan nasional secara menyeluruh. Mengacu pada data Susenas Maret 2024 (BPS), persentase anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri (SD, SMP, SMA) masih cukup besar, yaitu sebesar 75,90%, sementara sisanya, 24,10%, menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Mekanisme formal pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh institusi negeri. Persebaran siswa sekolah swasta lebih tinggi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, terkait persepsi kualitas dan nilai pendidikan. persentase siswa sekolah swasta lebih besar di perkotaan (29,83%) dibanding perdesaan (17,15%).

Dari sisi analisis sosial ekonomi, data menunjukkan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas cenderung lebih memilih pendidikan di sekolah swasta. Sebesar 50,64% anak bersekolah dari keluarga kelas ekonomi menuju menengah dan atas.

Keterkaitan ini semakin jelas ketika faktor geografis menjadi variabel penting: anak-anak di perkotaan, yang umumnya berasal dari keluarga dengan pendapatan lebih tinggi, menunjukkan preferensi 29,83% terhadap sekolah swasta, dibandingkan hanya 17,15% di wilayah perdesaan. Hasil analisis regresi logistik dari data Susenas 2024 memperkuat temuan ini. Faktor ekonomi keluarga menjadi prediktor utama dalam preferensi pemilihan sekolah. Rumah tangga dengan kelas ekonomi atas memiliki kemungkinan empat kali lebih besar (odds ratio = 4,0) untuk memilih sekolah swasta dibandingkan keluarga dari kelompok miskin.

Selain itu, indikator lain yang berpengaruh adalah tingkat pendidikan kepala keluarga, di mana keluarga dengan pendidikan tinggi, seperti Perguruan Tinggi, memiliki kecenderungan lebih besar dalam memilih sekolah swasta. Pilihan sekolah di Indonesia saat ini telah menjadi indikator paling nyata dari kelas sosial keluarga.

Ada korelasi positif yang sangat kuat antara tingkat pendapatan rumah tangga dengan pilihan sekolah swasta elit. Bagi keluarga kaya, menyekolahkan anak di sekolah swasta berbiaya ratusan juta per tahun bukan hanya soal pendidikan, melainkan upaya membeli masa depan dalam bentuk jaringan alumni (networking) dan prestise sosial. Dalam perspektif sosiologis menurut Pierre Bourdieu, pendidikan swasta elit berfungsi sebagai instrumen reproduksi kapital budaya dan sosial, yang menjamin anak-anak dari kelas dominan tetap berada di posisi puncak piramida sosial.

Berbeda dengan persepsi umum bahwa sekolah swasta identik dengan biaya tinggi dan hanya bisa diakses oleh kalangan berpenghasilan tinggi, data ini menyampaikan bahwa preferensi tersebut tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi semata. Tetapi, juga didukung oleh persepsi kualitas yang lebih baik, fasilitas lengkap, rasio siswa yang lebih rendah, dan lingkungan belajar yang dianggap kondusif.

Fenomena geografis turut memperlihatkan ketimpangan signifikan dalam akses pendidikan. Di wilayah perkotaan, persistensi keberadaan sekolah swasta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pilihan yang lebih beragam. Sebaliknya, di daerah perdesaan, Mayoritas anak-anak tetap bergantung pada sekolah negeri. persentase anak yang bersekolah di sekolah negeri di perdesaan mencapai 82,85%, jauh di atas angka 70,17% di perkotaan.

Infrastruktur dan fasilitas sekolah di desa umumnya kurang memadai. Dalam hal ini, indikator rasio siswa per rombongan belajar pun menunjukkan perbedaan yang mencolok; di sekolah swasta, rasio ini cenderung lebih kecil, sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif dan individualized, keadaan yang sulit ditemukan di sekolah negeri di desa. Perbedaan interpretasi ini tidak membuat keduanya saling bertentangan, tetapi menegaskan kompleksitas penilaian terhadap kualitas layanan pendidikan.

Mayoritas orang tua yang mampu secara ekonomi dan memiliki tingkat pendidikan tinggi lebih memperhatikan aspek lingkungan belajar, fasilitas, serta citra sekolah yang berkontribusi terhadap reputasi pendidikan anak mereka. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu memperkuat kualitas sekolah negeri, khususnya di wilayah desa dan kawasan tertinggal.

Salah satu strategi adalah meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas sekolah negeri, memperbaiki sarana prasarana, serta mengelola rasio siswa per kelas secara optimal. Dengan demikian, sekolah negeri tidak hanya menjadi pilihan utama yang terjangkau dan inklusif, tetapi juga mampu membangun karakter, kompetensi, dan daya saing generasi muda Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, dalam membangun Indonesia yang maju, berpendidikan, dan merata.

(Penulis: Soependi, S.Si, MA, Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat)