Ketika Kekuasaan Tidak Diiringi Kapasitas Memahami Matematika Ekonomi

RRI,CO,ID, Bandung - Dalam sejarah peradaban manusia, banyak bangsa tidak runtuh karena kekurangan sumber daya, melainkan karena kegagalan kepemimpinan. Institusi yang kuat dapat melemah, bahkan negara yang kaya dapat jatuh miskin. Banyak negara yang runtuh justru memiliki kekayaan alam melimpah, populasi produktif, serta posisi geopolitik strategis.

Namun semua keunggulan tersebut bisa menjadi tidak berarti ketika kekuasaan berada di tangan pemimpin yang tidak kompeten. Inkompetensi dalam kepemimpinan bukan sekedar masalah pribadi seorang pemimpin. Ini merupakan kombinasi dari ketidakmampuan memahami persoalan, kesalahan membaca situasi, serta keputusan yang diambil tanpa kapasitas analisis yang memadai sehingga dapat menjadi masalah struktural yang dapat menggerogoti institusi negara, menghancurkan stabilitas ekonomi, dan pada akhirnya memiskinkan masyarakat secara sistemik.

Dalam ekonomi politik, kegagalan kepemimpinan sering tercermin dalam tiga hal yaitu keputusan ekonomi yang tidak rasional, ketidakmampuan membaca risiko jangka panjang, serta kecenderungan menciptakan lingkaran loyalitas sempit di sekelilingnya. Alih-alih dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual dan keberanian untuk mengkritik, pemimpin semacam ini lebih memilih orang-orang yang setia secara politik.

Dalam ilmu organisasi, fenomena ini dikenal sebagai echo chamber leadership, yaitu kondisi ketika pemimpin hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri. Akibatnya, kesalahan kebijakan tidak pernah dikoreksi sejak awal.

Sebaliknya, kesalahan tersebut justru terus diperbesar oleh keputusankeputusan berikutnya. Kesalahan kebijakan sebenarnya dapat dibaca melalui angka-angka yang sederhana. Negara tidak bangkrut secara tiba-tiba namun melalui proses yang bisa dihitung

dengan defisit anggaran yang terus melebar, utang yang tumbuh lebih cepat dari ekonomi, serta inflasi yang menggerus daya beli masyarakat.

Jika sebuah negara memiliki defisit anggaran terus-menerus, maka pemerintah harus menutupinya melalui utang. Secara matematis, hubungan ini dapat disederhanakan:

Utang Tahun Berikutnya = Utang Saat Ini + Defisit + Bunga Utang

Artinya, ketika pemimpin tidak mampu mengendalikan defisit, utang negara hampir pasti akan terus meningkat. Ketika utang membengkak, pemerintah memiliki dua pilihan yang sama-sama berat yaitu menaikkan pajak atau mencetak uang.

Pilihan kedua sering kali berujung pada inflasi. Inflasi pada akhirnya adalah pajak tersembunyi yang dibayar oleh masyarakat. Dengan kata lain, kesalahan kebijakan pemimpin pada akhirnya selalu dibayar oleh rakyat. Sejarah modern menyediakan banyak contoh nyata tentang bagaimana kombinasi tersebut membawa negara pada krisis yang sebenarnya dapat dihindari.

Salah satu contoh yang sering dikutip adalah kepemimpinan Nicolas Maduro di Venezuela. Negara yang pernah menjadi salah satu ekonomi terkaya di Amerika Latin karena cadangan minyaknya, perlahan runtuh akibat kombinasi kebijakan ekonomi yang

buruk, salah kelola institusi, dan ketidakmampuan mengelola krisis.

Pada awal 2000-an, pendapatan negara dari minyak sangat besar sehingga pemerintah mampu membiayai berbagai program sosial secara masif. Namun ketergantungan total pada minyak, kebijakan kontrol harga yang ekstrem, serta nasionalisasi besar-besaran tanpa efisiensi manajemen menyebabkan ekonomi Venezuela rapuh.

Ketika harga minyak jatuh pada 2014, fondasi ekonomi negara itu runtuh. Di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro, Venezuela mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Menurut data IMF, inflasi Venezuela pada 2018 mencapai lebih dari 1.000.000 persen, sebuah kondisi hiperinflasi yang jarang terjadi dalam sejarah ekonomi dunia.

Akibatnya, jutaan warga Venezuela meninggalkan negara tersebut. Hingga awal dekade 2020-an, lebih dari 7 juta orang Venezuela bermigrasi ke negara lain, menjadikannya salah satu eksodus terbesar di dunia modern. Kisah lain datang dari Zimbabwe. Pada awal 1980-an, Zimbabwe dikenal sebagai salah satu negara dengan sektor pertanian paling kuat di Afrika.

Negara itu bahkan dijuluki “breadbasket of Africa.” Namun di bawah kepemimpinan Robert Mugabe, kebijakan reformasi tanah yang dilakukan secara tidak terencana menghancurkan sistem produksi pertanian yang sudah mapan. Akibatnya, produksi pangan turundrastis dan ekonomi negara runtuh.

Pada 2008, Zimbabwe mengalami hiperinflasi yang begitu ekstrem sehingga pemerintah harus mencetak uang dengan nominal 100 triliun dolar Zimbabwe hanya untuk transaksi sehari-hari.

Mata uang nasional akhirnya ditinggalkan karena kehilangan nilai sepenuhnya. Kasus Zimbabwe menjadi contoh klasik dalam ekonomi politik tentang bagaimana keputusan populis yang tidak didukung kapasitas manajerial dapat menghancurkan fondasi ekonomi negara.

Membaca Risiko Indonesia Dengan Matematika

Setiap negara sebenarnya tunduk pada matematika yang sederhana. Dinamika utang negara dapat diringkas dalam persamaan berikut.

𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡+1 = 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 + 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡

Artinya jelas yaitu jika pemerintah terus menjalankan defisit anggaran, maka utang akan meningkat. Jika utang meningkat, maka pembayaran bunga juga meningkat.

Persoalan berikutnya muncul ketika bunga utang tumbuh lebih cepat daripada ekonomi. Dalam kondisi itu, rasio utang terhadap PDB akan terus naik.

Rumusnya bahkan lebih sederhana.

Debt Ratio= GDP

Total Debt

Ketika rasio ini naik terlalu cepat, investor mulai meragukan kemampuan negara membayar utangnya. Dampaknya langsung terasa seperti biaya pinjaman meningkat, mata uang tertekan, dan ruang fiskal menyempit. Semua krisis fiskal besar dalam sejarah modern selalu dimulai dari pola ini.

Untuk memahami risiko fiskal di Indonesia, mari gunakan simulasi sederhana dengan mengambil kondisi Indonesia saat ini, yaitu rasio utang sekitar 41% PDB , pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun serta defisit APBN sekitar 2,7% PDB. Dalam kondisi disiplin fiskal artinya belanja negara tidak bertambah secara permanen tanpa sumber pendapatan baru sehingga rasio utang Indonesia relatif stabil.

Namun situasinya berubah jika pemerintah terus menambah program populis permanen tanpa menaikkan penerimaan negara. Misalnya tambahan belanja permanen sebesar 1,5% PDB per tahun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan PDB Indonesia sekitar Rp23.800 triliun, tambahan belanja tersebut berarti sekitar Rp357 triliun

setiap tahun.

Dalam simulasi sederhana:

• 5 tahun: rasio utang naik menjadi sekitar 48% PDB

• 10 tahun: sekitar 54% PDB

• 16 tahun: melewati 60% PDB

Jika tambahan belanja permanen mencapai 2,5% PDB per tahun, hasilnya jauh lebih cepat.

• 7 tahun: rasio utang bisa melewati 60% PDB

• 20 tahun: mendekati 100% PDB

Pada titik tersebut, negara belum tentu bangkrut tetapi ruang fiskalnya sangat terbatas. APBN tidak lagi menjadi alat pembangunan, melainkan mesin pembayaran bunga.Negara jarang bangkrut secara tiba-tiba. Ia tidak runtuh dalam satu malam.

Kebangkrutan fiskal datang perlahan biasanya melalui angka-angka yang awalnya tampak kecil, kebijakan yang terdengar populer, dan keputusan politik yang mendapat tepuk tangan publik. Mula-mula sebuah program sosial diluncurkan.

Lalu subsidi diperluas. Kemudian

belanja negara meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Setelah itu, utang mulai naik. Bunga utang ikut membesar. Pada titik tertentu, ekonomi kehilangan keseimbangan.

Di titik itulah inkompetensi pemimpin menjadi mahal. Bukan mahal bagi penguasa, melainkan bagi rakyat yang akhirnya harus membayar lewat pajak lebih tinggi, inflasi lebih panas, bunga kredit lebih mahal, dan ruang belanja publik yang makin sempit. Pada titik tertentu, ekonomi kehilangan keseimbangan.

Penulis: Mira H. Tohir (Pengamat Sosial).