Pemkot Bandung Pastikan Awasi Pembangunan Halte BRT Cicadas

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait agar proses pembangunan halte tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap aktivitas masyarakat.

‎Farhan mengatakan, potensi kemacetan akibat pembangunan halte di tengah jalan sebenarnya telah diperkirakan sejak awal. Karena itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan pengelola BRT untuk mencari langkah yang dapat meminimalkan dampak kemacetan selama pekerjaan berlangsung.

‎"Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan," ujar Farhan, Sabtu 12 September 2026.

‎Menurutnya, gangguan lalu lintas akibat pembangunan halte tersebut hanya bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, proses pengerjaan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal sekitar dua pekan.

‎"Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai," katanya.

‎Terkait desain halte yang berada di tengah jalan dan tidak dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO), Farhan menjelaskan, keterbatasan ruang menjadi salah satu pertimbangan utama.

‎Menurutnya, kondisi lebar jalan dan trotoar yang tersedia membuat pembangunan JPO dinilai sulit dilakukan.

‎"Kenapa tidak dibikin JPO, Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu," ungkapnya.

‎Meski demikian, Farhan menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi perhatian Pemkot Bandung. Pemerintah akan terus memantau proses pembangunan, termasuk dampaknya terhadap pengguna jalan dan kelompok rentan.

‎"Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas," katanya.

‎Farhan mengatakan, dirinya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pembangunan BRT secara teknis dapat berjalan sesuai standar, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

‎"Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat," tuturnya.

‎Sementara terkait kemungkinan pelebaran jalan di sekitar halte, Farhan menyebut opsi tersebut sulit dilakukan karena infrastruktur pendukung, terutama trotoar, telah selesai dibangun,"Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi," ucapnya.

‎Farhan juga mengungkapkan, halte dengan konsep serupa tidak hanya terdapat di Cicadas. Secara keseluruhan, terdapat 28 halte yang berada di koridor utama BRT atau ditempatkan di tengah jalan.

‎"Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor," katanya.

‎Selain persoalan teknis, Farhan menilai salah satu hal yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah minimnya informasi mengenai pembangunan BRT.

‎Karena itu, ia meminta pihak pengelola BRT meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mengenai tahapan pekerjaan, dampak terhadap lalu lintas, hingga alternatif mobilitas selama pembangunan berlangsung.

‎"Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga," ujarnya.

‎Farhan menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi yang memadai agar dapat menyesuaikan aktivitas selama pembangunan berlangsung. Sosialisasi juga dinilai penting bagi kelompok yang terdampak langsung, termasuk pedagang dan pengguna area parkir.

‎"Kita akan teriak terus, 'Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu, Kenapa kita nggak diberi alternatif, Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang," katanya.

‎Untuk mengantisipasi kemacetan, Farhan memastikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan melakukan pengaturan lalu lintas secara maksimal selama proses pembangunan berlangsung.

‎Ia mengakui kemacetan sulit sepenuhnya dihindari ketika terdapat pekerjaan konstruksi di ruang jalan. Namun, dampaknya akan ditekan melalui rekayasa lalu lintas dan penempatan petugas di sejumlah titik rawan kepadatan.

‎"Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet," ucapnya.

‎Pengaturan lalu lintas, lanjut Farhan, akan dilakukan sejak pagi hingga malam hari. Petugas akan ditempatkan di setiap titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan.

‎"Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa," tandasnya.