RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, memastiakan legislatif akan terus mengawal kebijakan daerah agar angka kepuasan publik sebesar 95,4 persen versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga.

Secara khusus, DPRD Jabar mendorong Pemprov untuk mengakselerasi tingkat perekonomian masyarakat yang saat ini masih tertahan di kategori 'sedang' atau 44,3 persen.

Iwan menilai, capaian kepuasan publik yang didapat dari pasangan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wagub Erwan Setiawan tersebut memang patut diakui sebagai potret objektif atas berjalannya roda pembangunan.

Rincian data mencatat 39,3 persen responden sangat puas dan 56,1 persen merasa cukup puas terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Hasil survei ini adalah potret realitas di lapangan yang menggambarkan bahwa kebijakan hasil keputusan bersama Pemprov Jabar dan DPRD berjalan efektif. Namun, tugas kita berikutnya adalah memastikan persepsi positif ini mewujud pada penguatan ekonomi riil di tengah masyarakat," ujar Iwan Suryawan, Jumat, 24 Juli 2026.

Iwan menegaskan, catatan 44,3 persen publik yang menilai ekonomi di level moderat harus menjadi fokus utama. Angka kepuasan yang tinggi tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri selama ketahanan ekonomi harian warga belum sepenuhnya kuat.

"Kepuasan publik itu bersifat dinamis. Angka tinggi hari ini tidak menjamin esok hari jika kita terlena. Tugas DPRD adalah memastikan bahwa angka 95,4 persen ini bukan sekadar persepsi di atas kertas, melainkan berdampak konkret pada kualitas hidup warga Jawa Barat," tegas pimpinan dewan dari Fraksi PKS tersebut.

Dalam konstelasi tata kelola daerah, Iwan menggarisbawahi posisi DPRD Jawa Barat sebagai benteng pengawasan yang memastikan alokasi APBD dan produk hukum daerah tepat sasaran.

Ia menyampaikan bahwa capaian keberhasilan daerah bukan merupakan kerja sepihak dari eksekutif semata.

"Pembangunan daerah itu kerja sistemik. Gubernur dan Wagub adalah eksekutor di lapangan, sementara DPRD menentukan arah anggaran dan memastikan tidak ada penyimpangan. Sinergi ini yang menjaga kestabilan tata kelola pemerintahan hingga publik menilai baik di angka 60,2 persen," kata Iwan.

Menanggapi indikator kondisi ekonomi masyarakat, Iwan memberikan perhatian dan analisis mendalam. Menurutnya, sektor ekonomi adalah ujian paling riil bagi pemerintah daerah yang membutuhkan langkah konkret dan terukur.

"Masyarakat merasa ekonomi mereka baru di level 'sedang'. Ini alarm bagi kita semua. Pemprov Jabar bersama DPRD harus lebih agresif mengintervensi harga bahan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong daya beli warga. Kita semua jangan cepat puas kalau urusan perut rakyat masih di tingkat moderat," ujar Iwan.

Guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara riil, Iwan membeberkan sejumlah usulan strategis berbasis potensi lokal Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya optimalisasi sektor agribisnis dan penguatan ekosistem UMKM melalui intervensi anggaran yang presisi.

"Jawa Barat memiliki potensi ekonomi luar biasa di sektor pertanian modern, kelautan, serta industri kreatif UMKM. Pemprov tidak boleh hanya memfasilitasi dari sisi produksi, tetapi harus hadir menjamin rantai pasok (supply chain) dan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku UMKM kita," terangnya.

Ia menambahkan, intervensi konkret dapat dilakukan dengan mempermudah akses permodalan tanpa agunan rumit bagi usaha mikro, percepatan digitalisasi pasar tradisional, serta menghadirkan program pelatihan kewirausahaan anak muda yang terkoneksi langsung dengan industri.

"Selain itu, konektivitas infrastruktur yang sudah dibangun Pemprov harus benar-benar dihubungkan ke pusat-pusat sentra ekonomi warga desa. Jalan mulus harus bisa memotong biaya logistik hasil tani dan olahan lokal, sehingga margin keuntungan dinikmati langsung oleh warga, bukan para tengkulak," tambahnya.

Di luar sektor ekonomi, Iwan turut menyoroti ketimpangan antara kualitas program teknis dengan jangkauan sosialisasi di lapangan, khususnya pada sektor pendidikan. Temuan LSI mencatat tingkat kesadaran (awareness) publik terhadap program strategis seperti SPMB baru 42,9 persen, Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) 34,9 persen, dan Sekolah Maung 31,7 persen.

"Program sebagus apa pun jadi tidak berguna jika rakyat tidak tahu. Angka awareness di bawah 50 persen ini membuktikan ada sumbatan komunikasi dari dinas teknis ke masyarakat bawah. Ini catatan serius yang harus segera dibenahi oleh jajaran eksekutif," tegas Iwan.

Sebagai pimpinan legislatif, Iwan memastikan dewan akan memperketat fungsi kontrol terhadap kinerja dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jabar agar tidak ada program strategis yang mandek atau sekadar menjadi wacana media.

Survei LSI sendiri digelar pada 2–9 Juli 2026 dengan melibatkan 800 responden di seluruh Jawa Barat melalui metode multistage random sampling, serta memiliki margin of error ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Memimpin provinsi dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, menurut Iwan, membutuhkan kepemimpinan yang berani dievaluasi dan tidak anti-kritik. Data ilmiah seperti ini harus dijadikan bahan otokritik, termasuk untuk merespons 3,8 persen masyarakat yang merasa tidak puas.

"DPRD Jabar akan tetap berdiri tegak pada fungsinya: mendukung kebijakan yang pro-rakyat, dan pasang badan mengoreksi jika ada kebijakan yang melenceng. Kita bermitra secara bermartabat demi masa depan Jawa Barat," pungkas Iwan.