Lantik 105 ASN,Farhan Tekankan Integritas dan Loyalitas Wujudkan Bandung Utama

RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 105 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa 7 Juli 2026. ASN yang dilantik terdiri atas 77 pejabat struktural dan 28 pejabat fungsional.

‎‎Prosesi pelantikan dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, para asisten, inspektur, kepala perangkat daerah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

‎‎Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa jabatan yang diemban para ASN bukan sekadar bentuk promosi atau penghargaan atas kinerja, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

‎‎"Ini bukan sekadar anugerah atau rezeki, tetapi sebuah amanat. Dalam setiap amanat ada tanggung jawab yang sangat besar," ujar Farhan, selasa 7 Juli 2026.

‎‎Ia mengingatkan, sumpah jabatan yang telah diucapkan bukan hanya disaksikan oleh wali kota, tetapi juga di hadapan Tuhan. Karena itu, setiap pejabat harus menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

‎‎Farhan menyebut, Kota Bandung memiliki sekitar 22 ribu ASN atau kurang dari satu persen dari total jumlah penduduk yang mencapai sekitar 2,6 juta jiwa. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap ASN merupakan sumber daya manusia terpilih yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

‎Ia menilai tantangan terbesar Pemerintah Kota Bandung saat ini bukan semata-mata menciptakan program baru, melainkan memastikan seluruh kebijakan dapat dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

‎‎"Tantangan terbesar kita adalah konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Keunggulan Kota Bandung ada pada kualitas sumber daya manusianya. Karena itu pembangunan harus tetap berpusat pada pengembangan SDM," katanya.

‎‎Selain itu, Farhan juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, di antaranya pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, penguatan integritas birokrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

‎‎Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, ia meminta seluruh ASN memperkuat sinergi lintas perangkat daerah agar setiap program dan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

‎‎Dalam arahannya, Farhan kembali mengingatkan tujuh poin dalam pakta integritas yang wajib menjadi pedoman seluruh ASN. Ia menegaskan bahwa visi Bandung Utama yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kini telah menjadi produk hukum yang harus dijalankan oleh seluruh aparatur pemerintah.

‎‎"Bandung Utama bukan lagi slogan. Ini sudah menjadi produk legislasi. Kita semua harus loyal dan berdedikasi kepada visi Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis," tegasnya.

‎‎Farhan juga menekankan pentingnya menjaga integritas dengan menolak segala bentuk gratifikasi maupun pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

‎‎"Saya tegaskan lagi, jangan pernah ada pemberian kepada saya maupun keluarga saya. Cukup doa saja. Yang kita bangun adalah birokrasi yang profesional, objektif, dan bebas konflik kepentingan," ucapnya.

‎‎Selain persoalan integritas, Farhan mengingatkan seluruh ASN agar bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, setiap aparatur memang memiliki kebebasan berpendapat, namun harus menyadari bahwa status sebagai ASN membawa tanggung jawab kepada publik sehingga setiap pernyataan yang disampaikan harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

‎‎Menutup sambutannya, Farhan mengajak seluruh ASN menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip yang selalu ia terapkan, yakni 3P: pantas, patut, dan patuh.

‎‎" Menurutnya, ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," tandasnya.