Pemkot Bandung Optimalkan Distribusi MinyaKita dan Beras SPHP

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan distribusi komoditas pangan yang disalurkan melalui Perum Bulog, termasuk MinyaKita dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

‎‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan bahwa distribusi MinyaKita tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Menurutnya, sebagian besar peredaran produk minyak goreng tersebut masih mengikuti mekanisme pasar.

‎‎"Hanya sekitar 30 persen yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog, sedangkan 70 persen lainnya mengikuti mekanisme pasar. Jadi MinyaKita itu, seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi," ujar Farhan, Senin 22 Juni 2026).

‎‎Farhan menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga komoditas pangan di lapangan. Meski tidak dapat mengendalikan seluruh rantai distribusi MinyaKita, Pemkot Bandung akan memastikan pasokan yang disalurkan melalui Bulog dapat diterima masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

‎‎Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat memicu inflasi daerah.

‎‎"Maka Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka mengendalikan inflasi, akan memastikan dan mengoptimalkan distribusi dari Bulog yang pasti mengikuti HET," katanya.

‎‎Selain memastikan distribusi MinyaKita berjalan lancar, Pemkot Bandung juga akan mengawal penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional agar tepat sasaran. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang terdampak fluktuasi harga pangan.

‎‎"Kami juga memastikan bahwa bantuan langsung dari Badan Pangan Nasional itu akan sampai ke tangan mereka yang membutuhkan," ucapnya.

‎‎Farhan mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, diperkirakan sekitar 60.000 kepala keluarga (KK) di Kota Bandung akan menerima bantuan pangan tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi MinyaKita dan beras SPHP yang selama ini menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

‎‎"MinyaKita, beras, tapi berasnya beras SPHP," tandas Farhan.

‎