Ghost Bike di Soekarno-Hatta,Suara Warga Tagih Jalan yang Aman

RRI.CO.ID, Bandung – Tragedi meninggalnya seorang pelajar SMP saat bersepeda di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan ruang mobilitas bagi warga. Peristiwa yang menimpa Dika Putra Maharidka (14) itu mendorong sejumlah komunitas dan pegiat transportasi berkelanjutan untuk menyuarakan perlunya perubahan serius dalam tata kelola transportasi dan keselamatan jalan di Bandung Raya.

Sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi publik dan pemerintah, komunitas Bike to Work Bandung bersama Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan (KoMoRaTan), Koalisi Pejalan Kaki, serta berbagai komunitas lainnya menggelar pemasangan Ghost Bike di trotoar Jalan Soekarno-Hatta, Sabtu 20 Juni 2026.

Ghost Bike merupakan sepeda berwarna putih yang dipasang di lokasi kecelakaan fatal sebagai simbol duka sekaligus peringatan bahwa ruang jalan seharusnya aman bagi seluruh pengguna, termasuk pejalan kaki dan pesepeda.

Kegiatan diawali dengan Ride in Peace yang diikuti pesepeda dari berbagai komunitas di Bandung Raya. Ratusan peserta mengayuh sepeda dari kawasan Kiara Artha Park menuju titik pemasangan Ghost Bike di Jalan Soekarno-Hatta. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang turut dihadiri keluarga korban serta sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis transportasi.

Ketua Bike to Work Bandung, Moch. Andi Nur Fauzy, mengatakan bahwa kecelakaan yang menewaskan Dika bukan sekadar insiden lalu lintas biasa, melainkan cerminan dari sistem transportasi yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada pengguna jalan non-motor.

Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur transportasi masih terlalu berorientasi pada kendaraan bermotor, sementara kebutuhan pejalan kaki dan pesepeda belum mendapatkan perhatian yang proporsional.

"Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi bersama. Keselamatan pengguna jalan tidak boleh hanya menjadi wacana. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi, khususnya di Jalan Soekarno-Hatta yang telah berulang kali memakan korban," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bike to Work Bandung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang terhadap pengelolaan jalan nasional maupun jalan provinsi.

Tuntutan tersebut meliputi percepatan koordinasi lintas instansi untuk penanganan keselamatan transportasi, pelaksanaan audit keselamatan jalan yang melibatkan masyarakat, perbaikan kerusakan infrastruktur jalan dan trotoar, serta penyediaan fasilitas aman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Mereka juga mendorong pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta penyediaan fasilitas penyeberangan aman di kawasan sekolah, kampus, dan pusat aktivitas masyarakat.

Sementara itu, pegiat Transport for Bandung, Naufal, menilai persoalan yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta tidak bisa dilepaskan dari perubahan fungsi kawasan akibat perkembangan kota yang tidak diimbangi dengan perencanaan mobilitas yang matang.

Menurutnya, ruas Jalan Soekarno-Hatta pada awalnya dirancang sebagai jalan lingkar untuk mendukung arus logistik dan mengurangi beban lalu lintas di pusat Kota Bandung. Namun perkembangan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi di kawasan Bandung Timur membuat jalan tersebut berubah menjadi koridor utama aktivitas warga.

Akibatnya, terjadi percampuran antara lalu lintas kendaraan berat dan mobilitas perkotaan yang meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang lebih rentan.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan fasilitas keselamatan seperti trotoar yang belum optimal, minimnya ruang aman bagi pesepeda, serta tingginya dominasi kendaraan bermotor di jalan raya.

Akademisi Politeknik Bandung sekaligus pemerhati transportasi berkelanjutan, Angga Marditama, menegaskan pentingnya inspeksi jalan secara berkala dan berbasis risiko. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem respons cepat terhadap laporan kerusakan jalan serta melaksanakan audit keselamatan jalan secara rutin.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan infrastruktur jalan mampu mengakomodasi seluruh pengguna jalan, tidak hanya kendaraan bermotor tetapi juga pejalan kaki dan pesepeda yang menggunakan moda transportasi ramah lingkungan.

Melalui aksi pemasangan Ghost Bike ini, KoMoRaTan juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tata ruang dan sistem transportasi perkotaan. Mereka mendorong agar keselamatan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan transportasi.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat layanan transportasi umum yang terintegrasi serta menyusun kebijakan pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi secara bertahap sebagai bagian dari upaya menciptakan mobilitas yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

Bagi para pegiat mobilitas berkelanjutan, Ghost Bike yang kini berdiri di Jalan Soekarno-Hatta bukan sekadar simbol duka. Lebih dari itu, ia menjadi pengingat bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk bergerak dengan aman di ruang publik tanpa harus mempertaruhkan nyawa di jalan raya.