‎Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, Pemerintah Kota Bandung menghadapi tantangan berupa meningkatnya inflasi, terutama yang dipicu oleh melonjaknya permintaan bahan pangan.

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan tingginya angka inflasi di Kota Bandung saat ini bukan disebabkan oleh berkurangnya ketersediaan pangan, melainkan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat akibat lonjakan jumlah wisatawan.

‎"Bandung sejak Desember sampai sekarang jumlah wisatawannya meningkat berlipat-lipat. Alhamdulillah ini menunjukkan ekonomi kita bergerak. Tetapi konsekuensinya adalah permintaan bahan pangan juga meningkat," ujar Farhan, Jumat 19 Juni 2026.

Menurut Farhan, sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026, Kota Bandung mengalami peningkatan kunjungan wisatawan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha, terutama kuliner, perhotelan, pusat perbelanjaan, serta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.

‎Meski demikian, meningkatnya aktivitas ekonomi juga berimbas pada kebutuhan bahan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung tidak memiliki sumber produksi pangan dalam jumlah besar sehingga hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat dipasok dari daerah lain.

‎Karena itu, keseimbangan antara permintaan dan pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ketika jumlah wisatawan meningkat, kebutuhan bahan baku untuk hotel, restoran, kafe, dan pusat kuliner turut bertambah sehingga mendorong kenaikan harga berbagai komoditas di pasar.

‎"Restoran membeli di pasar yang sama dengan masyarakat. Ketika permintaan meningkat, harga otomatis ikut naik. Dampaknya dirasakan oleh seluruh warga Kota Bandung," katanya.

‎Farhan menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, peningkatan kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah harus memastikan kenaikan permintaan tidak memicu inflasi yang terlalu tinggi.

‎Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Perum Bulog, hingga pemerintah daerah pemasok komoditas pangan.

‎Menurut Farhan, strategi pengendalian inflasi di Kota Bandung selama ini lebih difokuskan pada kelancaran distribusi daripada intervensi harga secara langsung.

‎"Kalau di Bandung, kunci pengendalian inflasi adalah suplai dan distribusi. Selama distribusinya lancar, harga relatif bisa dikendalikan," ungkapnya.

‎Ia menjelaskan, sistem distribusi pangan Kota Bandung hingga saat ini masih berjalan cukup baik. Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin menjadi pusat distribusi utama berbagai komoditas pangan yang berasal dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.

‎Selain itu, Bulog juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan terigu.

‎Meski stok pangan secara umum masih aman, Farhan mengingatkan bahwa perubahan iklim menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Komoditas sayuran dinilai paling rentan terdampak perubahan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi dan distribusi.

‎"Kalau musim kemarau panjang, produksi sayuran bisa menurun. Itu yang paling saya khawatirkan karena pasokannya bisa langsung berkurang," ucapnya.

‎Sementara untuk komoditas beras, Farhan memastikan ketersediaannya masih relatif aman karena Bulog memiliki cadangan yang cukup. Ia menjelaskan bahwa di pasaran terdapat tiga kategori beras, yakni beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium, dan beras khusus.

‎Menurutnya, persoalan pasokan lebih sering terjadi pada kategori beras premium karena menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat.

‎"Secara statistik beras tersedia. Yang sering bermasalah itu beras premium karena permintaannya paling tinggi," katanya.

‎Selain faktor distribusi dan cuaca, Farhan juga menyoroti praktik spekulasi yang masih terjadi pada sejumlah komoditas. Ia menyebut masih ada oknum yang memanfaatkan tingginya permintaan dengan melakukan penimbunan barang untuk dijual kembali saat harga naik.

‎Karena itu, Pemerintah Kota Bandung akan terus memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan perlindungan konsumen.

‎"Kita tidak boleh membiarkan penimbunan terjadi karena itu yang membuat harga semakin tinggi dan merugikan masyarakat," tegasnya.

‎Farhan optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, Kota Bandung mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga pangan.

‎"Pariwisata harus terus tumbuh karena menggerakkan ekonomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dan harganya terjangkau bagi seluruh warga," tandasnya.