RRI.CO.ID, Bandung - Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dilakukan melalui Konsolidasi Daerah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat di Bandung, Jumat 13 Februari 2026.

Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk membangun kerangka kerja bersama, sekaligus memperkuat komitmen kolektif dalam mendorong transformasi pendidikan di Jawa Barat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, sistem desentralisasi pendidikan menuntut pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pusat dan daerah.

“Tujuan pendidikan nasional kita adalah mewujudkan pendidikan yang bermutu. Regulasi telah menetapkan bahwa pendidikan dasar dan menengah didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Jadi ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam hal ini,” ujar Atip.

Ia menambahkan, pembagian kewenangan tersebut harus diwujudkan secara konkret, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Atip memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari wajib belajar 13 tahun, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, hingga pengembangan talenta dan prestasi peserta didik.

Ia menyebut, pada anggaran awal tahun ini revitalisasi ditargetkan menyasar 11 ribu sekolah, dengan usulan tambahan anggaran untuk memperluas cakupan hingga 60 ribu sekolah sesuai arahan Presiden pada peringatan Hari Guru Nasional.

Selain infrastruktur, pemerintah mendorong penguatan pendidikan karakter melalui tujuh kebiasaan utama, perbaikan sistem penerimaan murid baru, pelaksanaan tes kemampuan akademik untuk jenjang pendidikan dasar dan SMP, serta penguatan literasi dan numerasi. Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diharapkan semakin optimal dalam menjembatani implementasi kebijakan di daerah.

“Konsolidasi daerah bukan sekadar representasi simbol keberadaan UPT, tetapi representasi fungsional untuk mengakselerasi dan menjembatani pelaksanaan program di tingkat daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat, Komalasari, menyampaikan bahwa forum konsolidasi menjadi momentum penyelarasan arah kebijakan antara pusat dan daerah.

Menurutnya, kegiatan yang berlangsung hingga 15 Februari tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi isu, tantangan, dan kebutuhan daerah dalam implementasi program, khususnya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sekolah terintegrasi, serta pemenuhan SPM.

“Melalui konsolidasi ini kita merumuskan solusi, langkah tindak lanjut, dan kesepakatan bersama agar implementasi program di daerah lebih efektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan,” ujar Komalasari.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan penganggaran daerah agar program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat terakomodasi dalam APBD, sehingga pelaksanaannya berjalan optimal dan berdampak nyata.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi program prioritas Kemendikdasmen. Selain itu, digelar pula BBPMP Jabar Award sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan kinerja baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat.