Pemkot Bandung Lakukan Efisiensi Usai Dana Transfer Berkurang

KBRN, Bandung; Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan langkah efisiensi besar-besaran setelah mengalami pengurangan dana transfer daerah hampir Rp600 miliar. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan strategi efisiensi difokuskan pada belanja pegawai dan operasional birokrasi, tanpa menyentuh layanan dasar masyarakat.

Farhan menegaskan, langkah ini diambil agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga. Selain iru juga agar program prioritas untuk masyarakat bisa terus berjalan.

“Dana transfer daerah kita kehilangan hampir Rp600 miliar. Maka kita melakukan banyak penghematan. Yang pertama, belanja pegawai dihemat, terutama dalam pendaftaran dan pengelolaan pegawai tidak tetap agar lebih selektif,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (1/10/2025).

Efisiensi yang dilakukan Pemkot Bandung menyasar sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak terlalu urgen. Beberapa di antaranya:

Baca juga : Hari Kesaktian Pancasila, Momentum Menguatkan Nilai-Nilai Pancasila

Perjalanan dinas luar negeri dihapus total mulai 2026. Pengadaan mobil dinas baru ditiadakan. Kegiatan bersifat seremonial dikurangi drastis. Efisiensi operasional pemerintahan, termasuk penggunaan fasilitas kantor.

Menurut Farhan, kebijakan tersebut terbukti efektif. Hanya dalam waktu semalam, Pemkot Bandung berhasil menghemat hampir Rp300 miliar.

“Perjalanan dinas luar negeri nol, mobil dinas baru juga nol. Pokoknya banyak efisiensi. Alhamdulillah, semalam saja kita berhasil menghemat hampir Rp300 miliar,” katanya.

Dengan langkah efisiensi dan pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), Pemkot Bandung berhasil mengamankan anggaran sekitar Rp7,8 triliun. Meski demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp600 miliar yang harus ditutup.

Untuk menutup defisit tersebut, Pemkot Bandung akan mengoptimalkan dukungan program dari pemerintah pusat. Ia menyebut sejumlah kementerian akan menjadi mitra strategis.

“Kita akan berusaha menutup kekurangan itu lewat program-program kementerian. Dari Kementerian Perhubungan, PUPR, Pendidikan, Kesehatan, bahkan BRIN. Kita akan banyak kerja sama,” bebernya.

Farhan menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir, sebab efisiensi ini tidak akan mengganggu layanan publik. Fokus penghematan hanya menyasar birokrasi dan operasional pemerintahan.

“Kesepakatan dengan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) jelas: layanan dasar tidak boleh berubah. Yang harus berubah adalah operasional pemerintahan,” tandasnya.