Klasifikasi Atlet Disabilitas Jadi Fokus Penataran NPCI Jawa Barat 2026

RRI.CO.ID, Bandung - National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Jawa Barat menggelar Penataran Pelatihan Klasifikator NPCI Jabar 2026 sebagai upaya menyeragamkan pemahaman pengurus kabupaten dan kota mengenai sistem klasifikasi atlet disabilitas.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan tujuan memperkuat pengetahuan dasar mengenai klasifikasi dan administrasi atlet sebelum mengikuti berbagai kejuaraan olahraga disabilitas, termasuk Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) Jawa Barat 2026.

Ketua Biro Klasifikasi NPCI Jawa Barat, Elvan Leonardi, ST., mengatakan penataran ini menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan pemahaman di antara pengurus NPCI daerah mengenai proses klasifikasi atlet.

"Jadi, dari 27 kabupaten/kota kita satu pemahaman tentang klasifikasi, tentang administrasi klasifikasi. Supaya yang punya atlet itu kan pengcab, kota/kabupaten, mereka punya pemahaman dari atlet ini nanti masuknya ke dalam kelas apa, dilatihnya seperti apa," kata Elvan.di Golden Flower Hotel, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.Kamis 17 September 2026.

Menurut Elvan, pemahaman tersebut penting agar pembinaan atlet di setiap daerah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik disabilitas masing-masing atlet.

Dengan demikian, proses pembinaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, mulai dari pendataan atlet, pemahaman kelas olahraga, hingga penentuan program latihan yang sesuai dengan kondisi dan potensi atlet.

Penataran ini melibatkan 54 peserta yang berasal dari 27 kabupaten/kota, dengan masing-masing daerah mengirimkan dua orang perwakilan.

Elvan menjelaskan, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut bukan seluruhnya merupakan klasifikator berlisensi, melainkan pengurus atau pelatih yang diharapkan mampu memahami dasar-dasar klasifikasi atlet disabilitas.

"Kalau lisensi itu kita baru ada yang dari dokter di Jawa Barat. Setidaknya pengurus dan pelatih yang ada di kota/kabupaten sudah memahami dasar-dasarnya," ujarnya.

Ia menambahkan, klasifikasi olahraga disabilitas merupakan bidang yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti kedokteran, fisioterapi, olahraga, dan kepelatihan.

Dalam pelaksanaannya, klasifikasi secara mendalam dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan lisensi sesuai ketentuan, terutama dokter atau fisioterapis yang telah mengikuti pelatihan klasifikasi.

Sementara itu, pengurus NPCI kabupaten/kota diberikan pemahaman dasar agar mampu mengidentifikasi kebutuhan administrasi dan memahami proses klasifikasi sebelum atlet menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Elvan mengungkapkan, salah satu kendala yang selama ini dihadapi pengurus daerah adalah kecenderungan membandingkan kondisi atlet dengan atlet dari daerah lain tanpa berpedoman pada standar klasifikasi yang berlaku.

"Selama ini kesulitannya hanya membandingkan. Pengcab itu hanya membandingkan antara atlet ini dengan atlet kabupaten sebelah. Jadi, kita lebih memberikan pedoman kitabnya sekarang," katanya.

Ia menegaskan, materi penataran mengacu pada standar klasifikasi internasional yang diterapkan dalam olahraga paralimpik, bukan berdasarkan penilaian subjektif masing-masing daerah.

Setiap cabang olahraga memiliki pedoman klasifikasi tersendiri yang memuat kriteria dan ketentuan kelas atlet, sehingga proses penentuan klasifikasi harus dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur.

"Standarnya tetap internasional. Kita di Jabar ini sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di nasional dan internasional. Jadi, tidak bisa dalam satu atau dua hari langsung memilih klasifikasi," tutur Elvan.

Dalam kegiatan tersebut, materi klasifikasi juga disampaikan untuk atlet tunadaksa dan tunanetra, dengan menghadirkan tenaga medis yang memiliki kompetensi di bidang terkait.

Elvan menjelaskan, NPCI Jawa Barat saat ini membina tiga kelompok klasifikasi, yakni tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Sementara itu, atlet tunarungu dan tunawicara memiliki wadah organisasi olahraga tersendiri di tingkat internasional.

"Karena tunarungu dan tunawicara sudah mempunyai wadah organisasinya tersendiri di internasional. Mereka mempunyai organisasi sendiri dan membina atlet-atlet tunarungu sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, NPCI Jawa Barat mendorong setiap pengurus kabupaten/kota memiliki tenaga dokter yang dapat membantu proses klasifikasi atlet di daerah masing-masing.

Namun, Elvan mengakui bahwa rencana tersebut masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran dan ketersediaan tenaga profesional di setiap daerah.

"Baiknya setiap pengcab mempunyai dokter untuk menjadi classifier. Cuma mungkin terkendala anggaran. Kalau pengcab besar bisa, tetapi kalau pengcab kecil mungkin agak berat," katanya.

Untuk sementara, NPCI Jawa Barat masih mengandalkan tenaga dokter klasifikator yang tersedia di tingkat provinsi. Ke depan, penguatan sumber daya manusia di daerah diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing pengurus.

Selain memahami klasifikasi, dokter di daerah juga diharapkan mampu mengisi data Underlying Health Condition (UHC) yang berkaitan dengan kondisi kesehatan atlet.

Data tersebut mencakup informasi mengenai penyakit atau kondisi kesehatan yang mendasari, jenis disabilitas, serta sejak kapan kondisi tersebut dialami atlet.

"Dokter yang ada di daerah, misalnya ada atlet A, nanti ditulis atlet ini kenapa, penyakitnya apa, disabilitasnya sejak kapan, dan lain-lain. Itu nanti dilihat sama dokter di Jabar," pungkas Elvan.

Melalui penataran ini, NPCI Jawa Barat berharap seluruh pengurus kabupaten/kota memiliki pemahaman yang lebih seragam mengenai klasifikasi dan administrasi atlet, sehingga proses pembinaan dapat berjalan sesuai standar yang berlaku dan mendukung persiapan menghadapi Peparda 2026.