RRI.CO.ID, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan masih adanya sekolah di Kabupaten Indramayu yang belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional yang seharusnya menjangkau seluruh pelosok Jawa Barat ini ternyata belum terlaksana merata, khususnya di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyebutkan terdapat empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyyah yang belum tersentuh program tersebut. Ia menegaskan, ketidakmerataan ini menjadi catatan penting dalam implementasi kebijakan yang sudah berjalan sejak tahun lalu dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah.

Dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jayalaksana, Ono menegaskan bahwa pemerataan pelaksanaan MBG harus segera dipercepat. Menurutnya, tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik secara optimal, terutama di wilayah yang selama ini belum menerima manfaat.

“Prinsip pemerataan dan keadilan harus dikedepankan agar seluruh siswa dapat segera menerima program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya. Kamis 29 Januari 2026.

Ono menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi bersama DPRD Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab belum tersalurnya program MBG dapat segera ditangani.

Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan distribusi dan penetapan skala prioritas bagi wilayah yang belum menerima program. “Tentu langkah yang kita ambil harus berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana hal ini bisa terjadi, sementara di wilayah lain program MBG sudah berjalan,” ujarnya.

Tidak hanya persoalan MBG, Ono juga menyoroti pembangunan fasilitas Embarkasi Haji Indramayu yang hingga kini belum rampung. Ia menemukan sejumlah kendala mulai dari masjid yang belum selesai hingga jaringan air bersih yang belum berfungsi optimal.

Baca juga:Ketergantungan Impor Bahan Baku Masalah Utama Industri Farmasi

Menurutnya, kondisi ini harus segera dituntaskan agar fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah haji. “Harapannya fasilitas pendukung ini segera diselesaikan dan dapat meningkatkan kenyamanan layanan jamaah haji,” ucapnya.

Ono menjelaskan, kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas embarkasi mencapai sekitar Rp 600 juta. Gubernur Jawa Barat bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan dana tersebut. Namun, pencairan sempat tertunda karena surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat belum masuk ke pemerintah provinsi.

Akibat keterlambatan itu, usulan anggaran tidak sempat diakomodasi dalam perubahan APBD. Dampaknya, jumlah calon jamaah dari Embarkasi Indramayu berkurang dari 40 menjadi 28 kota.

Meski demikian, pembangunan fasilitas tetap berjalan. Instalasi saluran air bersih dikerjakan oleh pemerintah pusat, sementara penyediaan air menuju embarkasi difasilitasi oleh PDAM Indramayu.

Ono menegaskan, percepatan penyelesaian fasilitas ini penting agar jamaah haji dapat memperoleh layanan yang lebih nyaman dan layak.

Dengan sorotan terhadap dua isu besar ketidakmerataan program MBG dan pembangunan fasilitas embarkasi haji DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Ono berharap langkah cepat dan terukur dapat segera dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan pemerintah.

“Pemerataan gizi bagi siswa dan kenyamanan jamaah haji adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.