Frlasi DPRD Dorong Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah, di Pandangan Umum KUA-PPAS

RRI.CO.ID, Subang – Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Subang di Ruang Rapat Paripurna, Selasa 14 Juni 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Victor Wirabuana Abdurrachman, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati, atas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Tujuh fraksi di DPRD menyampaikan pandangan secara berurutan. Dimulai dari Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PKS, hingga Fraksi Amanat-Demokrat.

“Setiap fraksi memberikan catatan dan masukan konstruktif, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD,” jelas Agus Masykur.

Secara umum fraksi mencermati peningkatan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp5 miliar, atau 0,19 persen masih tergolong kecil. Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas, sehingga diperlukan strategi inovatif.

“Peningkatan pendapatan yang relatif kecil, menandakan kapasitas fiskal kita terbatas. Pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi inovatif, agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada pendapatan rutin,” ungkap perwakilan fraksi.

Fraksi-fraksi juga menyoroti target peningkatan penerimaan pajak daerah, yang cukup signifikan. Mereka meminta peningkatan tersebut, diiringi pembenahan administrasi, digitalisasi layanan, penguatan data objek pajak, dan pengawasan efektif.

“Target pajak harus diimbangi dengan sistem administrasi yang baik, digitalisasi pelayanan, dan pengawasan, agar target dapat terealisasi,” tegasnya.

Terkait pendapatan transfer, fraksi mencatat nilainya tetap sebesar Rp1,607 triliun. Hal ini menunjukkan ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi, sehingga kemandirian keuangan daerah harus dioptimalkan.

“Ketergantungan terhadap transfer pusat masih besar. Kita perlu upaya serius meningkatkan kemandirian melalui optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah,” katanya.

Dari sisi belanja, fraksi mengapresiasi kenaikan belanja modal sebesar 22 persen. Belanja tersebut, diharapkan diarahkan pada infrastruktur, irigasi pertanian, pendidikan, kesehatan, air bersih, pengendalian banjir, serta penunjang kawasan industri dan pertanian.

“Peningkatan belanja modal harus tepat sasaran pada sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Fraksi juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Di antaranya melalui percepatan transformasi digital, transparansi pengadaan barang dan jasa, penyederhanaan birokrasi, penguatan pengawasan internal, dan pemberantasan pungutan liar.

“Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi syarat utama, agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.