RRI.CO.ID, Bandung -Wacana reaktivasi pemungutan iuran bulanan atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat (Jabar) kini tengah menjadi perbincangan hangat. Isu ini bergulir sebagai respons atas besarnya kebutuhan anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya tercover oleh anggaran daerah, terutama setelah beban operasional sekolah kembali normal pasca-pandemi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengungkapkan bahwa jika dilihat dari kacamata kebutuhan anggaran pendidikan, sektor ini memang memerlukan alokasi dana yang sangat besar. Menurutnya, selama ini belum ada sekolah setingkat SMA dan SMK yang benar-benar gratis total dalam operasionalnya secara ideal, mengingat adanya selisih kebutuhan yang belum terpenuhi oleh pemerintah.

"Sebenarnya kekuatan kita itu hanya di iuran bulanan yang diberikan, punten, gratis tapi tidak full juga sebetulnya itu teh. Jadi bagaimana ya, sebetulnya mah masih memerlukan biaya yang besar untuk pendidikan," ujar Iwan, Kamis 16 Juli 2026.

Iwan menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang dialokasikan oleh Pemprov Jabar saat ini belum mampu menutup seluruh kebutuhan lapangan di masing-masing sekolah. Komponen biaya operasional yang dinamis menuntut adanya dana penunjang ekstra agar kualitas pendidikan dan kegiatan siswa di sekolah tidak stagnan.

Melihat kilas balik ke tahun 2020 saat kebijakan pembebasan biaya iuran bulanan mulai diterapkan di era Gubernur Ridwan Kamil, Iwan mengaku sudah mengingatkan pentingnya regulasi yang memayungi kepala sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi potensi defisit anggaran operasional dan celah hukum jika sekolah terpaksa menghimpun dana dari masyarakat.

"Saya bilang ini hati-hati, harus ada kebijakan yang bisa melindungi kepala sekolah. Khawatir dari dana yang diterima dari BOPD itu tidak cukup dan harus membutuhkan lagi uang dari masyarakat. Nah, ketika minta nanti jatuhnya tidak boleh, itu pungutan dan sebagainya," katanya.

Kondisi tersebut sempat tersamarkan ketika pandemi Covid-19 melanda, di mana seluruh aktivitas belajar mengajar dialihkan ke rumah. Minimnya kegiatan fisik membuat alokasi anggaran dari BOPD yang berkisar antara Rp145.000 hingga Rp180.000 per siswa dirasa mencukupi untuk kebutuhan daring saat itu. Namun, ketika kondisi telah kembali normal, kebutuhan operasional sekolah otomatis membengkak.

DPRD Jabar pun mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi total dan transparan. Pemerintah dituntut untuk memotret secara riil berapa sebenarnya biaya operasional yang dibutuhkan oleh seorang siswa per bulan maupun per tahun di Jawa Barat, guna mengukur sejauh mana kemampuan APBD dalam memberikan subsidi.

"Ini betul-betul Dinas Pendidikan harus bisa memotret nih kebutuhan pendidikan bagi satu siswa per bulan lah katakan atau per tahun itu. Hingga nanti sebenarnya berapa sih seharusnya anggaran buat sekolah itu, terus posisi sekarang kemampuan anggaran pemerintah itu berapa untuk men-support sekolah negeri ini," ucapnya.

Di akhir penjelasannya, Iwan menekankan bahwa jika nantinya hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan anggaran secara legal, reaktivasi SPP harus memiliki payung hukum yang kuat dan transparan agar tidak menimbulkan keresahan atau stigma pungutan liar di masyarakat. Diskusi yang tenang dan berbasis data riil sangat diperlukan demi masa depan pendidikan di Jawa Barat.