RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperluas jangkauan skema bantuan sosial menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H atau tahun 2026. Terutama bagi warga kelompok non-data atau warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS sehingga belum tersentuh bantuan formal. 

Iwan menekankan bahwa ribuan anak jalanan di Bandung, Bekasi, dan Sukabumi, serta warga miskin ekstrem yang tercecer dari daftar administratif, harus dipastikan mendapatkan jaminan pangan agar kebahagiaan hari raya dapat dirasakan secara merata tanpa ada warga yang kelaparan. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mematangkan skema bantuan sosial sejak dini. 

Iwan menekankan bahwa momentum hari besar keagamaan tidak boleh menyisakan duka bagi warga prasejahtera akibat ketidakhadiran negara dalam menyalurkan bantuan. Ketua DPW PKS Jabar ini menyatakan bahwa kebahagiaan menyambut lebaran harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. 

Ia menyoroti kelompok rentan seperti warga miskin ekstrem, anak yatim piatu, lansia terlantar, hingga anak jalanan yang kerap luput dari pendataan formal pemerintah.  Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar tidak ada satu pun warga yang "tercecer" dari jaring pengaman sosial.

Baca juga:Iwan Suryawan Kawal Rp.45 Miliar Dana Dampak Tambang

"Jangan sampai ada warga yang luput dari kebahagiaan Ramadan dan Idulfitri hanya karena masalah administratif atau tidak terdata. Pemerintah harus memiliki mata dan tangan yang jelas hingga ke tingkat RT/RW untuk mendata seluruh warga," tegas Iwan, Rabu 28 Januari 2026.

Iwan juga mengingatkan pemerintah agar tidak lagi membiarkan adanya kisah-kisah memilukan di tengah masyarakat yang viral karena kelaparan. Ia merujuk pada beberapa kasus riil di tahun-tahun sebelumnya, di mana ditemukan lansia bernama nenek Sutijas sebatang kara di pelosok Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang hanya berbuka puasa dengan air putih karena tidak memiliki bahan pangan sama sekali.

"Kita tidak ingin lagi mendengar kisah haru warga yang menangis karena tidak bisa makan saat puasa atau tidak bisa berlebaran. Itu adalah tamparan keras bagi kita semua. Jika ada satu orang saja yang kelaparan di wilayah kita, itu berarti fungsi pengawasan dan distribusi kita gagal," lanjutnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per Maret 2025, angka kemiskinan di Jawa Barat memang menunjukkan tren penurunan menjadi 7,02 persen atau sekitar 3,65 juta jiwa. Namun, angka ini masih menyimpan tantangan besar pada kategori miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi bantuan pangan secara langsung dan berkelanjutan, terutama saat harga bahan pokok cenderung naik menjelang hari raya.

Iwan mendesak agar skema bantuan tahun 2026 tidak hanya mengandalkan bantuan rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia meminta adanya "Bonus Ramadan" atau paket sembako tambahan yang didistribusikan khusus untuk keluarga dengan desil ekonomi terendah agar daya beli mereka tetap terjaga di tengah inflasi musiman.

Jika ada bantuan dari Pemerintah, pastikan sebelum Lebaran  sudah sampai ke tangan warga. Jangan sampai uangnya baru cair setelah lebaran usai, itu sudah terlambat," tambah Iwan.  Ia juga mendorong pemanfaatan aplikasi Sapawarga agar lebih responsif terhadap aduan warga yang merasa berhak namun belum menerima bantuan.

Selain pemerintah, Iwan juga mengajak lembaga keislaman seperti BAZNAS Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi. BAZNAS diharapkan mampu mengisi celah bagi warga yang tidak masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun secara faktual sangat membutuhkan, seperti anak jalanan dan pemulung yang tidak memiliki domisili tetap.

Lembaga BAZNAS Jabar sendiri di awal tahun 2026 telah menyiapkan program "Paket Ramadhan Berkah" dan "Lebaran Yatim" yang menyasar ribuan mustahik. Kolaborasi ini dianggap vital untuk memastikan distribusi bantuan bersifat inklusif dan menyentuh pelosok-pelosok desa yang sulit dijangkau oleh logistik pemerintah provinsi.

Iwan juga menyoroti fenomena anak jalanan yang jumlahnya cenderung meningkat. Data Dinas Sosial menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Sukabumi masih fluktuatif, dengan estimasi ribuan anak yang menggantungkan hidup di lampu merah setiap harinya.

Berdasarkan data terbaru awal tahun 2026, fenomena anak jalanan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan menjelang Ramadan, di mana Kota Bandung mencatat lonjakan tajam hingga 2.003 orang PPKS (meningkat dari 847 pada tahun sebelumnya). Sementara Kota Bekasi diperkirakan masih menghadapi mobilitas tinggi sekitar 600 hingga 800 anak jalanan di jalur utama, dan Kota Sukabumi mencatatkan tren data sekitar 97 anak jalanan dalam pantauan rutin tiga tahun terakhir. 

Data yang dihimpun dari laporan penjangkauan Dinas Sosial Kota Bandung per Januari 2026 serta Open Data Kota Sukabumi ini membuat Waketu DPRD Jabar, Iwan Suryawan, untuk menegaskan bahwa ribuan anak ini harus mendapatkan jaminan pangan dan bantuan sosial agar tidak ada lagi pemandangan pilu warga yang kelaparan di jalanan saat Idulfitri.

Ia meminta Dinas Sosial melakukan penjangkauan aktif, memberikan mereka akses makanan bergizi, dan pembinaan, bukan sekadar melakukan penertiban yang bersifat represif. "Anak-anak jalanan juga bagian dari warga kita. Mereka punya hak untuk merasakan nikmatnya sahur dan buka puasa yang layak. Pemerintah jangan hanya diam di kantor, turun ke kolong jembatan, turun ke pasar-pasar, pastikan mereka tertangani," pintanya.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan Satgas Pangan Jawa Barat untuk terus mengawasi stok dan harga pangan. Ia tidak ingin bantuan uang yang diberikan pemerintah menjadi sia-sia karena harga beras dan minyak goreng melambung tinggi akibat permainan spekulan di pasar.

Anggota legislatif dari daerah pemilihan Tasikmalaya ini juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian antarsesama. Menurutnya, peran tetangga sangat krusial sebagai "detektor" pertama jika ada warga di lingkungan sekitar yang mengalami kesulitan pangan selama bulan puasa.

"Kepekaan sosial adalah ruh dari Ramadan. Jika pemerintah sudah berusaha dengan kebijakannya, masyarakat pun harus saling bantu. Jangan sampai kita kenyang, sementara tetangga sebelah rumah kita menahan lapar," pungkas Iwan.

DPRD Jabar, kata dia, berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos ini dalam beberapa pekan ke depan. Iwan berharap, dengan koordinasi yang solid antara data yang akurat dan tangan pemerintah yang responsif, Idulfitri 2026 dapat dirayakan dengan penuh sukacita oleh seluruh warga Jawa Barat tanpa ada satu pun air mata karena kelaparan.