KBRN, Lembang: Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi, Selasa (12/8/2025) di Ballroom Hotel Novena Lembang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II, pimpinan DPRD, para kepala perangkat daerah, camat, serta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rapat koordinasi rutin, namun menjadi peneguhan sikap terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pembentukan budaya kerja berintegritas.

“Ketika disadari, kerusakan sudah parah. Bukan hanya pada bangunan fisik, tapi juga pada kepercayaan rakyat, masa depan generasi, dan marwah pemerintahan,” ujar Jeje.

Lebih lanjut, Jeje menyampaikan bahwa dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi memuat sepuluh poin strategis, di antaranya pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penolakan gratifikasi, transparansi dalam pelaksanaan tugas, pengendalian risiko berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower).

Baca juga: KPK: Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Dimulai dari Keluarga

“Integritas harus dibangun dan dijaga bersama. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah, BPKP, KPK, dan seluruh pemangku kepentingan, kita bisa mewujudkan Bandung Barat yang bebas korupsi dan menjunjung tinggi amanah rakyat,” jelasnya.

Bupati Jeje juga menekankan tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran integritas, baik yang berasal dari internal pemerintahan maupun pihak luar yang mencoba melakukan intervensi terhadap kebijakan daerah.

“Lima tahun ke depan, visi Bandung Barat AMANAH akan menjadi pondasi. Amanah berarti Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis. Semua ini mustahil dicapai jika masih ada celah korupsi,” tegasnya.

Acara ditutup dengan prosesi penandatanganan dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi oleh seluruh unsur pimpinan daerah dan perwakilan lembaga pengawas. Penandatanganan ini menjadi simbol konkret komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam membangun pemerintahan yang bersih, dipercaya masyarakat, dan bermartabat.