RRI.CO.ID, Bandung – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 30 Juni 2026 menunjukkan hasil positif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, APBN regional mencatat surplus sebesar Rp19,06 triliun, ditopang pertumbuhan penerimaan negara yang tetap solid serta belanja pemerintah yang terus dioptimalkan untuk mendukung perekonomian dan program prioritas nasional.

Perwakilan Kementrian Keuangan di Jawa barat melaporkan, berdasarkan laporan kinerja fiskal regional, total Pendapatan Negara di Jawa Barat mencapai Rp74,61 triliun atau 39,58 persen dari target. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp55,54 triliun atau 51,04 persen dari pagu anggaran.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Dudung Rudi Hendratna menerangkan, penerimaan negara hingga akhir Juni 2026 tercatat tumbuh 9,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp70,98 triliun, meningkat 9,77 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Dari jumlah tersebut, penerimaan sektor pajak menyumbang Rp56,65 triliun atau tumbuh 16 persen, sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp14,33 triliun, namun mengalami kontraksi 9,46 persen. Secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi berasal dari sektor keuangan dan asuransi yang melonjak 104,58 persen, disusul sektor perdagangan (51,59 persen), industri pengolahan (44,60 persen), real estat (39,67 persen), serta aktivitas profesional (37,91 persen),” terang Dudung di GKN Bandung, Kamis 30 Juli 2026.

Meski demikian, sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Jawa Barat dengan nilai Rp25,65 triliun atau sekitar 45,28 persen dari total penerimaan pajak. Realisasi Belanja Negara hingga semester pertama 2026 mencapai Rp55,54 triliun. Meski secara tahunan mengalami kontraksi tipis sebesar 0,16 persen, belanja pemerintah tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru mencatat pertumbuhan 29,62 persen dengan realisasi Rp22,45 triliun. Kenaikan tertinggi terjadi pada belanja modal yang melonjak 129,72 persen dibandingkan Juni 2025, dengan nilai realisasi mencapai Rp2,62 triliun.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp33,09 triliun atau 54,12 persen dari pagu, namun mengalami kontraksi 13,62 persen secara tahunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian pagu TKDD, keterlambatan regulasi penyaluran Dana Desa, serta belum dialokasikannya Dana Insentif Fiskal hingga akhir Juni 2026.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di seluruh 27 kabupaten/kota melalui 6.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan lebih dari 30 ribu pemasok. Program tersebut telah menjangkau 14,64 juta penerima manfaat.

Di sektor perumahan, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membiayai 24.464 unit rumah dengan nilai penyaluran mencapai Rp3,2 triliun. Sementara itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus berkembang dengan jumlah koperasi yang telah terbentuk mencapai 5.970 unit.

Pemerintah juga melanjutkan pengembangan Sekolah Rakyat di 22 lokasi dengan total 81 rombongan belajar, serta memperkuat Program SMA Unggul Garuda di sejumlah sekolah unggulan di Jawa Barat. Di sektor pangan, anggaran sebesar Rp3,68 triliun telah direalisasikan untuk mendukung ketahanan pangan dengan produksi padi mencapai 2,48 juta ton. Sedangkan subsidi listrik di Jawa Barat telah disalurkan sebesar Rp5,7 triliun.

Sementara itu, Perwakilan Kanwil DJPb Jawa Barat, Muh. Fahmi Wijaya mengatakan, dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terus diperkuat. Hingga Juni 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp19,67 triliun kepada sekitar 299,7 ribu debitur.

“Selain itu, program Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp1,14 triliun kepada 201,3 ribu debitur. Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar terhadap penyaluran KUR nasional, yakni sekitar 11,5 persen, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai penerima pembiayaan terbesar,” kata Fahmi.

Di sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat 5,79 persen secara tahunan dan 0,24 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp799,11 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp475,41 triliun.

Inflasi pada Juni 2026 tercatat 3,08 persen (year on year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,02. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka, sedangkan terendah di Kabupaten Subang.

Sementara itu, neraca perdagangan Jawa Barat pada April 2026 kembali mencatat surplus sebesar USD2,41 miliar, didorong peningkatan ekspor yang mencapai USD3,40 miliar. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat menjadi 118,97, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 117,69, menunjukkan membaiknya daya beli petani dan nelayan.

Pemerintah menegaskan, APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan melalui peningkatan kualitas belanja, penguatan penerimaan negara, serta percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Dengan kondisi fiskal yang tetap sehat dan terjaga, Jawa Barat dinilai mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.