RRI.CO.ID, Bandung - Ketersediaan pangan yang aman dan harga terkendali harus menjadi fokus utama pemerintah agar masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah, dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H dengan tenang. Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Rina Saadah, yang menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.

Rina meminta pemerintah menyiapkan peta stok dan peta risiko harga per wilayah. Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan pada daerah defisit serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang rentan mengalami lonjakan harga dan keterbatasan pasokan.

“Pemetaan kebutuhan pangan dan stabilitas harga pangan yang terjangkau akan mendorong masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan,” kata Rina Saadah kepada wartawan, Kamis, 5 Februari 2026.

 Ia menegaskan, langkah ini bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyat kecil.

Baca juga : DPRD Jabar Awasi Perbaikan Sekolah Ambruk​

Rina menekankan, keberhasilan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan tidak hanya diukur dari surplus nasional. Indikator utama, menurutnya, adalah kemampuan warga ekonomi bawah untuk mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Indikator utama keberhasilan negara adalah apakah buruh, petani kecil, nelayan, dan warga miskin perkotaan benar-benar bisa membeli pangan dengan harga wajar,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa dimensi keadilan sosial harus menjadi tolok ukur kebijakan pangan.

Politikus PKB tersebut juga menyoroti anomali yang sering muncul setiap tahun. Pemerintah kerap menyatakan stok pangan aman, namun harga di pasar tradisional tetap melonjak, sehingga masyarakat tetap terbebani.

Menurut legislator asal Jawa Barat itu, persoalan utama terletak pada tata kelola distribusi dan efektivitas pengawasan di lapangan. Ia menilai, masalah bukan sekadar jumlah produksi, melainkan bagaimana distribusi berjalan dan pengawasan dilakukan secara konsisten.

“Kementerian dan lembaga pangan seolah sudah bekerja maksimal seperti ‘Avengers’, tapi faktanya masyarakat di lapangan masih terbebani harga tinggi,” ucap Rina. Ungkapan ini mencerminkan kritik atas ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan realitas masyarakat.

Rina menambahkan, rakyat tidak membutuhkan narasi panjang soal stok pangan. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran nyata negara melalui harga yang terkendali dan akses pangan yang terjamin.

“Rakyat tidak butuh narasi panjang soal stok, yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara secara nyata melalui harga yang terkendali,” pungkasnya. Pernyataan ini menutup kritik dengan penekanan pada esensi pelayanan publik yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat.