RRI.CO.ID, Bandung - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti upaya penanganan pasca kejadian ambruknya bangunan SMAN 2 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada pekan lalu. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada proses belajar mengajar yang terhenti akibat rusaknya sarana pendidikan.

DPRD Jawa Barat meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan pembangunan sarana pendidikan sesuai standar teknis. Hal ini ditegaskan sebagai langkah penting demi keselamatan peserta didik sekaligus menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, menyampaikan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang terdampak harus segera diperbaiki. Menurutnya, percepatan perbaikan menjadi kebutuhan mendesak agar siswa dapat kembali belajar dengan nyaman dan aman.

“Terkait laporan masyarakat dan pemberitaan di media sosial, memang benar terjadi musibah di SMAN 2 Gunung Putri yang disebabkan oleh rancang bangun dan pondasi bangunan yang tidak sesuai spesifikasi. Karena itu, perbaikan harus segera dilakukan karena banyak siswa membutuhkan ruang kelas,” ujar Aceng, dalam keterangan tertulis yang diterima RRI. Kamis 5 Februari 2026.

Baca juga : Kekurangan Guru Masih Membayangi Sekolah Negeri di Cimahi​

Aceng menjelaskan, hingga saat ini bangunan yang ambruk belum diperbaiki. Komisi V DPRD Jawa Barat akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di Jawa Barat. Evaluasi ini diharapkan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Belum ada perbaikan, katanya minggu ini akan mulai dikerjakan oleh pemerintah pusat dan harus selesai sebelum ajaran baru. Komisi V akan mengecek pembangunan baru di Jawa Barat untuk memastikan seluruh bangunan sudah sesuai spesifikasi, termasuk rencana peninjauan ruang kelas baru di Bekasi,” kata Aceng.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan sekolah. Menurut Aceng, dinas terkait harus memastikan pihak pelaksana pembangunan memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang jelas agar kualitas bangunan terjamin.

“Dinas terkait harus memilih CV yang jelas dan kredibel. Pengawasannya harus ketat terkait pembangunan,” pungkasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas pembangunan sekolah tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan siswa dan guru.

Komisi V DPRD Jawa Barat juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan dalam mempercepat proses perbaikan. Sinergi tersebut menjadi kunci agar pembangunan sarana pendidikan berjalan sesuai standar dan selesai tepat waktu.

Dengan adanya pengawasan DPRD, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa perbaikan SMAN 2 Gunung Putri akan segera terealisasi. Lebih jauh, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan fasilitas pendidikan di Jawa Barat agar aman, layak, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.