RRI.CO.ID, Bandung - Jawa Barat mencatat paradoks ekonomi yang cukup mencolok. Di satu sisi, provinsi ini berhasil meraih posisi sebagai daerah dengan investasi tertinggi di Indonesia. Namun di sisi lain, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat justru menjadi yang tertinggi secara nasional.

Fenomena ini mendapat sorotan dari pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, yang menilai bahwa investasi di Jawa Barat belum sepenuhnya terintegrasi dengan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Acuviarta, capaian investasi tinggi memang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh hanya dilihat sebagai kebanggaan semata. “Masalahnya, bagaimana investasi ke depan bisa sejalan dengan penyerapan tenaga kerja.

Jangan berhenti pada investasi di mesin logam, elektronik, atau kendaraan bermotor yang daya ungkitnya terhadap tenaga kerja relatif kecil,” ujarnya dalam wawancara bersama RRI Bandung Kamis 22 Januari 2026.

Ia menekankan pentingnya mengarahkan investasi ke sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hilirisasi pertanian, pengembangan usaha perdagangan, serta sektor industri kecil menengah dinilai lebih strategis untuk menekan angka pengangguran.

“Investasi harus diarahkan ke sektor-sektor yang benar-benar bisa membuka lapangan kerja, bukan sekadar menambah nilai produksi,” tambahnya.

Baca juga:Encep: UMKM Jadi Solusi Entaskan PHK di Jabar

Acuviarta juga menyoroti belanja modal untuk infrastruktur di era kepemimpinan KDM yang dinilai sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek membutuhkan banyak tenaga kerja, sementara dalam jangka panjang infrastruktur yang terbangun akan mendorong aktivitas ekonomi baru.

“Infrastruktur bukan hanya simbol pembangunan, tetapi juga instrumen nyata untuk menekan pengangguran,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa penanganan pengangguran di Jawa Barat membutuhkan roadmap kebijakan yang fokus pada penyerapan tenaga kerja. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan sektor swasta, reformasi kurikulum pendidikan, pengembangan vokasi berbasis kebutuhan industri, hingga insentif dan disinsentif kebijakan harus diarahkan pada tujuan utama: menekan angka pengangguran.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan sepotong-sepotong dan insidental. Harus ada peta jalan yang jelas,” tegas Acuviarta.

Selain itu, ia mengkritisi akurasi data pengangguran di Jawa Barat yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil. Data resmi hanya merekap laporan unit usaha yang melakukan PHK serta klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, banyak PHK tidak dilaporkan dan tidak diikuti dengan perlindungan jaminan sosial. “Faktanya di lapangan lebih ngeri lagi. Banyak PHK tidak tercatat karena tidak ada jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyertainya,” ungkapnya.

Paradoks antara tingginya investasi dan tingginya angka PHK di Jawa Barat menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan DPRD. Tanpa kebijakan yang terintegrasi, investasi besar hanya akan menjadi angka statistik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Investasi harus menjadi jalan keluar dari pengangguran, bukan justru berjalan sendiri tanpa memberi manfaat bagi tenaga kerja lokal,” pungkas Acuviarta Kartabi.