RRI.CO.ID, Bandung - Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia. Menyikapi hal ini, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menegaskan perlunya langkah konkret melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai solusi strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Encep, peran masyarakat Jawa Barat dalam mengembangkan UMKM harus lebih didorong. Ia menekankan bahwa UMKM bukan hanya sekadar usaha kecil, melainkan tulang punggung perekonomian daerah. “Jumlah UMKM di Jawa Barat sangat besar dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian. Jika diberdayakan dengan baik, UMKM bisa menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja,” ujarnya dalam wawancara bersama RRI Bandung. Kamis 23 Januari 2026.

DPRD Jawa Barat, lanjut Encep, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius men-support UMKM dari aspek anggaran. Dukungan finansial dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal diyakini mampu memperkuat daya saing UMKM. “Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang kondusif, termasuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berusaha di Jawa Barat,” tambahnya.

Selain faktor internal, Encep juga menyoroti pengaruh global yang tidak bisa dihindari. Namun, ia menekankan pentingnya memperkuat potensi lokal sebagai benteng menghadapi dinamika ekonomi dunia. “Ke depan, kita harus lebih fokus pada usaha-usaha lokal. Dengan begitu, tingkat PHK bisa ditekan dan penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat,” jelasnya.

Baca juga:PHK Jawa Barat Tertinggi, Encep Dorong Penguatan SDM

Dorongan DPRD juga mencakup aspek edukasi masyarakat mengenai ketenagakerjaan. Encep menilai perubahan mindset sangat penting, dari sekadar menjadi pegawai menjadi pengusaha. “Ketika seseorang di-PHK, jangan berhenti. Justru harus berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja sendiri melalui inovasi dan ekonomi kreatif,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, DPRD menekankan perlunya balai latihan kerja yang lebih aktif dan terintegrasi dengan program pemerintah. Pelatihan dan pembekalan bagi calon pengusaha lokal diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang mandiri. “Balai latihan kerja harus diperkuat, baik dari sisi program maupun anggaran, agar masyarakat bisa bertransformasi menjadi pengusaha yang mampu menyerap tenaga kerja di sekitarnya,” kata Encep.

Dengan pola UMKM yang terus berkembang, DPRD Jawa Barat optimistis bahwa sektor ini dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka PHK. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. “UMKM adalah harapan kita bersama. Jika dikelola dengan baik, Jawa Barat tidak hanya keluar dari masalah PHK, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia,” pungkas Encep Sugiana.