Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 di KPPN Atambua Naik Tujuh Persen

RRI.CO.ID, Atambua - Kepala KPPN Atambua, Mauritz Meta menyampaikan bahwa Kinerja Belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Atambua sampai dengan 31 Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang positif.

Ia mengatakan, secara year on year (YoY), realisasi belanja negara Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Diuraikannya dari sisi komposisi, belanja Kementerian/Lembaga mengalami kenaikan sebesar 3 persen, sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kenaikan sebesar 8 persen.

“Hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap terjaga dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah serta meningkatkan daya beli masyarakat sekitar,” kata Mauritz Meta pada Rabu 6 Mei 2026.

Lebih lanjut Mautitz menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026, KPPN Atambua mengelola 58 Satuan Kerja yang terdiri dari 55 Satuan Kerja Pemerintah Pusat termasuk KPPN sebagai penyalur Dana TKD, serta 3 Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tugas Pembantuan (DK-TP).

Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Atambua menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) setiap Bulan. Pada Bulan Maret 2026, kegiatan EPA telah dilaksanakan pada 31 Maret 2026 secara daring. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Atambua menyampaikan Evaluasi atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja dan mengimbau untuk segera mengakselerasi realisasi anggaran senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Mauritz menegaskan, KPPN selaku Treasurer dan Financial Advisor akan terus mengoptimalkan peran pengawalan terhadap pelaksanaan APBN melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada seluruh Satuan Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.

Selain itu, KPPN akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan APBN berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (KM)