KPPN Atambua Salurkan Tunjangan Khusus Dokter, Perkuat Layanan Kesehatan di Batas

RRI.CO.ID, Atambua - KPPN Atambua telah menyalurkan tunjangan khusus dokter sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Program ini diberikan kepada dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di wilayah tersebut.

Kepala KPPN Atambua, Mauritz Meta, menyampaikan hingga April 2026, realisasi penyaluran tunjangan khusus dokter oleh KPPN Atambua mencapai Rp3,12 miliar atau sebesar 24,07 persen dari total pagu tahun berjalan. Dana tersebut telah disalurkan kepada 35 dokter yang bertugas di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Malaka.

Lanjutnya, penyaluran dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening masing-masing penerima. Skema ini diharapkan dapat memastikan ketepatan waktu penyaluran serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Mautitz menambahkan bahwa penyaluran tunjangan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penyaluran tunjangan khusus dokter merupakan bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga medis serta memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Kami berharap tunjangan ini dapat diterima tepat waktu sehingga mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme para dokter,” ujar Mauritz Meta pada Rabu 6 Mei 2026.

Selain itu, ia juga mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan data penerima agar penyaluran dapat berjalan lancar dan tepat waktu. KPPN Atambua optimistis penyaluran tunjangan khusus dokter tahun 2026 dapat berjalan optimal melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan kelancaran penyaluran dana.

Mauritz mengatakan melaluilui penyaluran tunjangan yang diberikan diharapkan dapat terus mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah DTPK. (KM)