Pemkab Malaka Upayakan Dukungan Anggaran Pusat Pembangunan Jalan dan Jembatan

RRI.CO.ID, Malaka - Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan yang rusak di wilayah perbatasan RI-RDTL.

Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rencana pembangunan infrastruktur yang diusulkan meliputi peningkatan jalan dari Kateri menuju Balibo dan pembangunan kembali jembatan Numponi, perbaikan ruas jalan Boas, Uarau, dan Litamali hingga pembangunan di sektor sanitasi.

Kepala Dinas PUPR Malaka, Lorens Lodewijk Haba menjelaskan pembangunan ruas jalan Kateri-Balibo telah diusulkan dan mendapat persetujuan. Penanganan ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai.

"Untuk jalan Kateri Balibo, kami sudah mengusulkan dan sudah disetujui dan itu merupakan kewenangan di Balai kita tidak sampai ke sana," kata Lorens Haba, Selasa 6 Oktober 2026.

Namun, menurutnya, sebagian pekerjaan pada ruas tersebut sudah dilaksanakan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025. Pekerjaan tersebut direncanakan kembali dilanjutkan pada 2026.

Lorens Haba menjelaskan, pemerintah daerah telah menyerahkan sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan, termasuk dokumen kesiapan lahan yang telah ditandatangani Bupati Malaka. Pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan penanganan ruas jalan sekitar enam kilometer.

Selain jalan Kateri-Balibo, Pemkab Malaka juga mengusulkan pembangunan Jembatan Numponi kepada pemerintah pusat melalui Balai. Survei lapangan dan perencanaan pembangunan telah dilakukan.

"Kemudian dengan jembatan Numponi itu juga kewengen Balai kita sudah usul semua dan sudah kami laksanakan survei, perencanaan sudah dibuat oleh Balai kita berdoa saja mudah-mudahan tahun ini jadi," ujar Lorens Haba.

Sementara itu, melalui Dan Alokasi Khusus (DAK), Pemkab Malaka memprioritaskan penangan ruas jalan yang rusak Boas, Uarau dan Litamali. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) itu yang menjadi prioritas khusus itu jalan Boas, Uarau, dan Litamali kemarin saya sudah tandatangan berita acara di Bandung dan itu disetujui itu. Tapi nanti pekerjaannya juga bertahap kita akan mulai dari Litamali karena rusak, mulai dari sana terus tembus ke sini," ucap Lorens Haba.

Di sektor sanitasi, Pemkab Malaka juga memperoleh dukungan untuk pembangunan sistem sanitasi perpipaan dengan nilai sekitar Rp13 miliar. Saat ini pemerintah daerah masih menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk Detail Engineering Design (DED) dan dokumen perencanaan lainnya.

"Sedangkan untuk Sanitasi kita juga di Bogor sudah dapat untuk sanitasi perpipaan dan seterusnya itu ada nanti. Itu ada sekitar 13M tapi itu nanti kita tunggu saja karena semua dokumen dokumen lagi kita buat, DED nya kita lagi buat, LC nya kita lagi buat," kata Lorens Haba.

Lorens mengatakan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat diperlukan untuk melengkapi kemampuan pembiayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka.

Pemkab Malaka akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan. Perbaikan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan RI-RDTL di Kabupaten Malaka. (AS)