Sebanyak 158 Desa Alor Terus Didorong Meningkatkan Status Pembangunan

RRI.CO.ID, Alor - Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong peningkatan status desa melalui penguatan kapasitas pemerintah desa, pengembangan ekonomi lokal, pelayanan dasar, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut diperlukan karena sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang hingga tertinggal.

Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, menyebut berdasarkan hasil indeks desa 2025, dari 158 desa terdapat tiga desa mandiri, 25 desa maju, 86 desa berkembang, 39 desa tertinggal, dan lima desa sangat tertinggal. Data tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan desa masih membutuhkan perhatian dan penguatan secara berkelanjutan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang hingga ke depan perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi, peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Rocky. Senin , 24 Agustus 2026.

Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan anggaran desa diarahkan agar dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan pelayanan dasar sekaligus membuka peluang ekonomi baru berdasarkan potensi masing-masing wilayah.

“Kebijakan ini sedang kita dorong agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi baru di desa,” katanya.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting karena setiap desa memiliki potensi dan karakteristik berbeda yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur desa juga diperlukan agar perencanaan dan pengelolaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Rocky berharap desa-desa di Kabupaten Alor dapat terus meningkatkan statusnya melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar, pemanfaatan teknologi, dan pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat agar pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.