RRI.CO.ID, Kefamenanu - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TTU meluncurkan buku evaluasi dan catatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 serta proyeksi demokrasi di masa mendatang. Penerbitan karya tulis oleh jajaran KPU TTU, Dr. Emanuel B. Haukilo, SE., M.Si, Fidelis Atanus, S.Fil., M.Si, Helidorus Fransiskus Anin, S.Fil., M.Phil., MM bertujuan memperkaya referensi akademik, merawat ingatan kolektif masyarakat atas tantangan teknis kepemiluan, serta merumuskan tolak ukur peningkatan partisipasi publik untuk kualitas demokrasi di masa depan.

‎Buku yang diluncurkan jajaran KPU Kabupaten TTU bertajuk Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Peluncuran karya tulis tersebut berlangsung di Aula KPU TTU dan dihadiri oleh Wakil Rektor I Universitas Timor, Dr. Yoseph Nahak Seran, S.Pd., M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi Kefamenanu, Dr. Randy Valentino Neobeni, S.H., M.Kn, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten TTU, Robertus Nahas, S.Sos dan undangan lainnya.

‎Dalam peluncuran buku tersebut narasumbernya adalah Fidelis Atanus, S.Fil.,M.Si. Sedangkan para pembedah dari karya tulis itu adalah Dr. Baharudin Hamsah, S.Pd.,M.Si dan Dr. Frederikus Fios, S.Fil., M.Th.

‎Ketua KPU Kabupaten TTU, Petrus Uskono, S.Pd pada kesempatan itu menyampaikan bahwa ia dan para Komisioner KPU tidak hanya meluncurkan sebuah buku tetapi juga sedang meluncurkan ruang dialog. Sebagai wadah untuk mengingat, mengkritisi dan membayangkan kembali arah demokrasi di kabupaten TTU. Setiap pemilihan kepala daerah selalu berakhir pada penetapan pemenang.

‎"Namun sesungguhnya demokrasi tidak pernah selesai pada hari penetapan hasil. Karena justru setelah seluruh tahapan berakhir, pertanyaan yang lebih penting muncul adalah (Apakah demokrasi kita menjadi semakin dewasa atau justru semakin rapuh", ujar Petrus dengan nada bertanya.

‎Petrus menekankan bahwa buka yang diluncurkan pihaknya tidak dimaksudkan sebagai monumen keberhasilan KPU Kabupaten TTU, apalagi sebagai narasi yang menempatkan penyelenggara sebagai pihak yang tanpa celah. Sebaliknya buku tersebut lahir dari kesadaran bahwa demokrasi hanya akan berkembang apabila setiap institusi memiliki keberanian untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Demokrasi yang sehat, bukanlah demokrasi yang mengklaim dirinya sempurna melainkan membuka ruang bagi kritik, refleksi dan pembelajaran", ujar alumni GMNI ini.

‎Lebih lanjut kata Petrus, keberhasilan Pilkada tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih atau minimnya sengketa. Karena ukuran yang lebih mendasar adalah apakah Pilkada berhasil memperkuat kepercayaan publik, memperluas ruang partisipasi warga serta menghasilkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral.

‎"Apalagi saat ini perkembangan teknologi digital telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi, ujaran kebencian dan polarisasi sosial. Dalam situasi seperti ini, ancaman terhadap demokrasi sering kali tidak lagi datang melalui kekerasan yang tampak, melainkan melalui manipulasi informasi yang perlahan mengikis kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional," ujar Petrus.

‎Lebih jauh Petrus menyoroti politik transaksional masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. ketika pilihan politik dipertukarkan dengan kepentingan sesaat maka demokrasi kehilangan subtansinya sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin berdasarkan gagasan, integritas dan kapasitas. Demokrasi memang memberi hak kepada setiap warga untuk memilih, tetapi kualitas demokrasi ditentukan oleh alasan dibalik pilihan tersebut.

‎Karena itu, penyelenggaraan Pilkada tidak cukup dipahami sebagai pelaksanaan prosedur administratif melainkan proses sosial yang menuntut kemampuan membangun kepercayaan, menjamin kesetaraan pelayanan, menghormati keberagaman dan menghadirkan negara secara adil kepada seluruh warga. Dalam konteks inilah KPU memandang penting untuk mendokumentasikan seluruh proses Pilkada dalam sebuah buku. Sebab pengalaman yang tidak ditulis akan mudah dilupakan, sementara pengalaman yang terdokumentasi akan menjadi pengetahuan yang dapat diwariskan.

‎"Buku ini bukan sekedar catatan sejarah, namun buku ini merupakan cerminan bagi kita untuk dapat melihat apa yang telah kita lakukan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki dan tantangan apa yang akan kita hadapi pada masa depan. Sehingga selaku Ketua KPU TTU, saya berharap buku ini dibaca tidak hanya oleh penyelengara Pilkada, tetapi juga para mahasiswa, peneliti, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat sipil dan seluruh masyarakat. Sebab demokrasi bukan hanya milik KPU, Pemerintah dan lembaga akademik. Tetapi demokrasi adalah milik semua warga negara", kata Petrus tegas.

‎Ia menambahkan bahwa, masa depan demokrasi Kabupaten TTU tidak ditentukan oleh satu Pilkada, namun oleh kemampuan kita untuk menjadikan setiap Pilkada sebagai proses belajar bersama. Belajar memperkuat integritas, memperbaiki kelembagaan, meningkatkan literasi politik, menghargai perbedaan dan membangun budaya dialog yang sehat.

‎Sebab pada akhirnya, demokrasi tak sekedar mekanisme memilih pemimpin. Demokrasi adalah cara sebuah masyarakat memperlakukan perbedaan, menyelesaikan konflik secara damai, membatasi kekuasaan agar tidak melampaui kewenangannya dan memastikan bahwa setiap warga tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Apabila nilai-nilai ini terus dirawat maka Pilkada 2024 bukan hanya akan dikenang sebagai sebuah peristiwa politik, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju demokrasi lokal yang makin matang, berkeadilan dan semakin bermartabat", ujar Petrus (SK).