RRI.CO.ID, Kefamenanu - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah menyalurkan dana desa (DD) tahap 1 untuk 174 desa dari total 183 desa di wilayahnya. Total pagu anggaran sebesar Rp 59.648.733.000. Saat ini sudah dicairkan sebesar Rp 22.749.395.000. Bahkan terdapat 3 desa yang sudah mencairkan dana desa tahap II sebesar Rp 575.354.400.

Sehingga total DD tahap I dan tahap II sebesar Rp 23.324.750.000 atau dengan prosentase mencapai 39,10 persen. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas PMD TTU, Blasius Kolo Meko, S.T saat diwawancarai awak media di ruangannya pada Rabu 20 Mei 2026.

Menurut Blasius bahwa, penyaluran dilakukan bertahap sejak Januari hingga April 2026 setelah para kepala desa menyelesaikan dokumen persyaratan administrasi, seperti APBDes dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya.

"Saat ini tersisa 8 desa yang belum menerima dana desa tahap 1dan masih dalam proses verifikasi dokumen. Khusus Desa Loeram belum dilakukan penyaluran karena hasil pemeriksaan Inspektorat TTU juga masih terdapat persoalan yang perlu dibereskan dan desa tersebut juga belum memosting APBDes mereka ke aplikasi SISKEUDES", ujar Blasius.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten TTU dengan pagu anggaran sebesar Rp 63.299.057.922. Saat ini sudah dicairkan untuk tahap I sebesar Rp 13.623.425.881 bagi 156 desa dan tersisa 26 desa yang belum terealisasi. Sehingga progresnya saat ini mencapai 21,52 persen

Tidak hanya pencairan Dana Desa maupun alokasi dana desa (ADD), Pemda TTU juga telah mencairkan BPJS kesehatan bagi para kepala desa hingga perangkat desa. Dimana pagu anggarannya sebesar Rp 1.560.276.922, telah resmi dicairkan sebanyak Rp. 810.078.615 dengan prosentase mencapai 51 persen.

"Pemkab TTU menargetkan seluruh desa menerima dana tahap 1 paling lambat akhir Mei 2026, agar program di tingkat desa tidak terhambat. Sehingga sebagai Plt Kadis PMD sangat mengharapkan agar 8 desa yang belum mencairkan Dana Desa maupun alokasi dana desa segera bereskan persoalan di desa-desa tersebut. Para Kepala Desa dari 8 desa dimaksud perlu berkonsultasi dengan PMD terkait kendala yang dihadapi supaya tidak terlambat mencairkan anggaran mereka", kata Blasius (SK).