RRI.CO.ID, Alor - Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pelatihan, pendampingan, hingga bantuan permodalan guna mendorong industri lokal agar berkembang dan mampu naik kelas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat manajemen usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal di Kabupaten Alor.

Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Dathenus Moleda Bani, mengatakan pelatihan yang diberikan kepada pelaku IKM tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pengelolaan keuangan dalam kelompok usaha.

“Kami selalu memberikan pelatihan, bukan hanya pelatihan produktivitas tetapi juga pelatihan pengelolaan keuangan dalam kelompok usaha. Jangan sampai potensinya ada tetapi manajemennya tidak kuat sehingga usaha yang dijalankan malah macet,” ujarnya. Sabtu , 16 Mei 2026.

Menurut Dathenus, persoalan modal masih menjadi keluhan utama para pelaku IKM di Kabupaten Alor. Karena itu, Dinas Perindustrian juga menjalin komunikasi dengan sejumlah perbankan dan lembaga keuangan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses permodalan melalui kredit maupun bantuan langsung.

Selain pelatihan dan bantuan modal, pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha yang masih aktif berproduksi, khususnya di sektor makanan lokal. Beberapa kelompok usaha yang masih berjalan hingga saat ini di antaranya usaha Roti dan Keripik Pisang yang memanfaatkan fasilitas sentra industri milik pemerintah.

“Para pelaku IKM sekarang sudah mulai sadar menghadapi persaingan. Mereka tidak harus menunggu petugas perindustrian datang baru bergerak, tetapi sudah mulai menunjukkan perkembangan sendiri dalam menjalankan usaha mereka,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Perindustrian juga membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan legalitas dan perizinan usaha, termasuk memberikan pemahaman terkait penggunaan aplikasi OSS. Selain itu, bantuan peralatan dan mesin produksi juga terus diberikan secara selektif melalui proses evaluasi dan kurasi agar tepat sasaran kepada kelompok usaha yang benar-benar aktif dan membutuhkan dukungan pemerintah.