RRI.CO.ID, Atambua - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua terus memperkuat sinergi dengan Satuan Kerja (Satker) dan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

Langkah ini dilakukan guna memastikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara tetap terjaga pada level tertinggi, khususnya memasuki periode krusial pelaporan keuangan.

Kepala KPPN Atambua Mauritz Cristianus Raharjo Meta menghimbau seluruh satker untuk proaktif mendukung proses pertanggungjawaban keuangan maupun mendukung proses audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini tengah berlangsung untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TahunAnggaran 2025.

“Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan perbendaharaan di daerah, KPPN Atambua secara konsisten mengawal pertanggungjawaban APBN,” ucap Mauritz Cristianus Raharjo Meta pada Rabu 29 April 2026.

Dalam acara stakeholder day, Mauritz Cristianus Raharjo Meta juga memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja untuk LPJ Terbaik Tahun 2025 adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rekonsiliasi Terbaik Tahun 2025 adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal Maria Goreti Niba, menyampaikan bahwa secara bulanan KPPN bersama Satuan Kerja memastikan pertanggungjawaban APBN yang meliputi

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara: untuk memastikan bahwa pengelolaan kas di bendahara dikelola secara transparan dan dengan saldo kas yang terkelola baik.

2. Rekonsiliasi Data Keuangan: yaitu dengan melakukan pencocokan data transaksi keuangan antara Satker dan KPPN guna memastikan data keuangan yang akurat sehingga mendukung kualitas pertanggungjawaban APBN.

KPPN Atambua berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan teknis bagi para pengelola keuangan agar kendala administratif dapat diselesaikan secara dini. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan pertanggungjawaban APBN dapat berjalan akuntabel, transparan, dan tepat waktu. (KM)