RRI.CO.ID, Alor - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Alor, Metusalak Salmay, menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan, termasuk BS dan pencatatan perkawinan, tetap diberikan secara gratis bagi masyarakat. Semua prosedur dirancang agar efisien, meski ketersediaan anggaran terbatas.

Metusalak menjelaskan bahwa petugas siap hadir di lapangan untuk pelayanan, tetapi masyarakat diminta menyiapkan transportasi atau kendaraan sendiri. “Kalau mau siapkan kendaraan, lebih bagus lagi, tapi tidak ada angka tertentu. Yang wajar-wajar saja untuk transportasi,” ujarnya. Jumat, 20 Februari 2026.

Ia menambahkan, warga tidak diperkenankan memberi jalan pintas atau menggunakan bantuan petugas di luar mekanisme resmi. Hal ini untuk menjaga keteraturan dan pertanggungjawaban data kependudukan agar tidak tercecer. Mekanisme antrian dan prosedur tetap harus diikuti oleh semua pihak.

Selain itu, Disdukcapil Alor membuka kerjasama dengan lembaga lain untuk mempermudah akses data kependudukan. Contohnya, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dapat mengakses data agregat langsung dari kantor mereka setelah melalui perjanjian kerjasama resmi.

“Kalau mereka membutuhkan data agregat, kami bisa langsung memberikan. Tapi data by name atau by address harus melalui mekanisme PKS atau perjanjian kerjasama,” kata Metusalak.

Setiap PKS mencantumkan elemen data yang dibutuhkan, mengingat setiap penduduk memiliki sekitar 30 elemen data. Dengan mekanisme ini, lembaga pengguna data dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara aman dan terstruktur tanpa mengganggu sistem administrasi kependudukan.

Metusalak menambahkan bahwa meski sarana dan prasarana masih terbatas, Disdukcapil Alor tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik. Sistem layanan terpadu memungkinkan masyarakat mendapatkan dokumen penting sekaligus, seperti kartu keluarga dan akta perkawinan, dengan prosedur yang jelas dan transparan.