RRI.CO.ID, Atambua - Kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan media, bukan berarti melemahkan kontrol sosial yang dilakukan media atau jurnalis. Hal ini disampaikan Hilarius Fery Jahang, Ketua PWI NTT, kepada rri.co.id Sabtu, 14 Februari 2026 saat disinggung tentang implementasi makna dari tema HPN 2026.

Pemerintah berjenjang diharapkan memberi perhatian terhadap kondisi serius yang dihadapi pers di seluruh Indonesia. Terutama yang ada di daerah dari aspek ekonomi.

“Melakukan kerja sama dengan media, sekecil apapun. Menjadi wujud pemerintah sudah bisa mendorong media itu untuk berkembang dan bertumbuh,” tuturnya.

Dirinya melihat adanya penurunan ekonomi pers saat ini cukup serius. "Dengan tema 'Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat' menggambarkan tentang situasi pers saat ini,” kata dia.

"Dengan ekonomi pers yang boleh dikatakan mengalami penurunan, dan lain sebagainya, tentunya ikut tergambar juga dengan kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Fery, karib disapa.

Maka diharapkan Fery, kolaborasi antara pemerintah berjenjang, media dan masyarakat itu bisa mengembalikan kondisi dimaksud ke depannya. Tanpa kolaborasi tidak akan terwujud pers yang sehat.

“Ini sebuah kesulitan besar yang akan dihadapi pers di tengah efisiensi. Kalau seandainya dibiarkan maka sehat dalam perspektif pers yang independen, hanya menjadi slogan,” ucapnya.

Perhatian pemerintah dari tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, memberi bantuan kepada media dalam bentuk kerja sama dan lainnya. “Namanya kritik yang dilakukan media adalah vitamin di dalam menjalankan pemerintahan itu, untuk menambah tenaga, mendorong agar berbuat lebih baik lagi,” ujarnya.