Kolaborasi Percepat Implementasi GEDSI di NTT
- 15 Sep 2026 13:05 WIB
- Atambua
RRI.CO.ID, Atambua - Kolaborasi dalam aksi kolektif untuk mempercepat implementasi GEDSI (Kesetaraan gender, Disabilitas dan Inklusi sosial) di NTT sangat penting. Persoalan terjadi karena kompleksitas hambatan sosial yang dihadapi kelompok rentan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.
Hal tersebut disampaikan Direktur Bengkel APPeK (Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung) NTT Vinsen Bureni, S.Sos kepada rri.co.id, Senin 14 September 2026.
| Baca juga: Edukasi Kebencanaan Penting sejak Usia Dini |
"Setiap lembaga memiliki fokus isu yang berbeda,mulai dari hak perempuan,kelompok disabilitas,hinngga penguatan ekonomi desa.konsorsium multi lembaga ini menggabungkan barbagai keahlian untuk menghasilkan solusi untuk menyentuh lapisan kelompok marjinal,"ujarnya.
Melalui aksi kolektif seperti yang diinisiasi oleh lembaga mitra pembangunan inklusi termasuk Bengkel APPeK, upaya mewujudkan kesetaraan gender, hak disabilitas, dan inklusi sosial dapat bergerak lebih masif.
Selain itu menurutnya, ketika berbagai organisasi bersuara bersama,daya tawar di hadapan pemerintah daerah dan pembuat kebijakan menjadi jauh lebih kuat. "Menciptakan aksi kolektif untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang inklusif, responsif dan akuntabel di tingkat Propinsi NTT maupun Kabupaten."
Wilayah NTT juga memiliki tantangan geografis yang cukup menantang. Dengan berkolaborasi, lembaga-lembaga ini dapat membagi wilayah kerja agar program inklusif dapat merata serta menyentuh secara efektif.
"Kolaborasi ini dapat menciptakan gerakan sosial yang lebih besar. Guna nendobrak stigma sosial terhadap kelompok disabilitas dan perempuan di masyarakat," ucap Vinsen.
Vinsen menuturkan,esensi utama dari kolaborasi ini terangkum dalam prinsip utama GEDSI itu sendiri tidak meninggalkan satu orang pun ( Leave no one behind ). "Melalui aksi kolektif bersama Bengkel APPeK, pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan di NTT dapat diakomodasi secara nyata dalam kebijakan dan praktik pembangunan daerah."
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....