Belanja modal Haltim dalam perubahan APBD 2026 tembus Rp526,43 miliar

RRI.CO.ID, Haltim — Belanja modal Kabupaten Halmahera Timur melonjak dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kenaikan tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam struktur belanja daerah tahun berjalan.

Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher menyampaikan rancangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD, Rabu 26 Agustus 2026. Belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,601 triliun dalam perubahan APBD 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar Rp392,67 miliar atau 32,48 persen dari target sebelumnya. Belanja daerah sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,209 triliun.

Kenaikan paling signifikan terdapat pada belanja modal yang mencapai Rp526,43 miliar. Sebelumnya, belanja modal ditargetkan sebesar Rp210,40 miliar.

Dengan perubahan tersebut, belanja modal meningkat sekitar Rp316,03 miliar atau 150,20 persen. Peningkatan ini menunjukkan perubahan signifikan pada struktur alokasi belanja daerah.

“Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Anjas. Pengelolaan anggaran juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Selain belanja modal, belanja operasi juga mengalami peningkatan dalam rancangan perubahan APBD 2026. Belanja operasi diproyeksikan mencapai Rp969,16 miliar atau naik Rp117,34 miliar.

Kenaikan belanja operasi tersebut mencapai 13,78 persen dibandingkan target sebelumnya. Sementara belanja tidak terduga tetap diproyeksikan sebesar Rp5 miliar.

Pada komponen lainnya, belanja bantuan keuangan mengalami penurunan dalam rancangan perubahan APBD. Nilainya turun menjadi Rp101,19 miliar dari sebelumnya Rp141,89 miliar.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan juga mengalami peningkatan dalam rancangan perubahan APBD 2026. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp451,14 miliar.

Nilai tersebut meningkat Rp176,14 miliar atau 64,05 persen dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp275 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap diproyeksikan sebesar Rp1,5 miliar.

Anjas menjelaskan, rincian belanja dan pembiayaan setiap perangkat daerah telah dituangkan dalam dokumen perubahan APBD. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembahasan lanjutan bersama DPRD.

“RKA Perubahan-SKPD akan menjadi bahan pembahasan bersama antara DPRD dan perangkat daerah,” ujarnya. Pembahasan dilakukan melalui lintas komisi sesuai tahapan perubahan APBD.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pembahasan anggaran berlangsung melalui kerja sama pemerintah daerah dan DPRD. Anggaran perubahan diharapkan mampu mendukung kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.