RRI.CO.ID, Sofifi - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Thahir, meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) Maluku Utara Tahun 2025 melalui inovasi percepatan penataan kawasan hutan untuk mendukung program reforma agraria.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dalam acara penganugerahan IGA di Halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin 10 Agustus 2026.
Inovasi yang mengantarkan Basyuni meraih penghargaan itu bernama PAKATORA, atau percepatan penataan kawasan hutan melalui penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Program tersebut digagas Basyuni saat menjabat Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Maluku Utara.
PAKATORA dirancang untuk mempercepat proses permohonan pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Tidak Produktif (HPKTP) dengan mengoptimalkan keterlibatan dan kolaborasi para pihak.
Tanah yang berhasil dilepaskan selanjutnya dapat menjadi objek reforma agraria untuk dilegalisasi dan didistribusikan kepada masyarakat.
Basyuni menjelaskan, inovasi tersebut lahir dari masih rendahnya capaian reforma agraria melalui skema pelepasan HPKTP di Maluku Utara.
“Capaian proyek Reforma Agraria melalui skema Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPKTP) di Provinsi Maluku Utara masih sangat rendah, yaitu seluas 694,69 hektar dari pencadangan 97.197 hektar,” kata Basyuni kepada RRI.co.id, Selasa 11 Agustus 2026.
Menurut dia, rendahnya capaian tersebut salah satunya dipengaruhi oleh posisi pemimpin program yang berada pada UPT Kementerian, yakni Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado, serta Kantor Wilayah ATR/BPN.
Selain itu, pelaksanaan program dinilai belum melibatkan seluruh pihak terkait secara optimal.
“Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa melakukan beberapa cara. Salah satunya dengan melakukan koordinasi langsung dengan leader program di UPT Kementerian Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado dan Kantor Wilayah ATR/BPN, atau dengan cara mengoptimalkan pelibatan dan kolaborasi para pihak yang terkait,” ujarnya.
Melalui PAKATORA, pemerintah daerah berupaya membangun pola kolaborasi agar proses penataan kawasan hutan dan penyediaan TORA dapat berjalan lebih efektif.
Dari sisi masyarakat, legalisasi dan distribusi tanah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka akses terhadap permodalan.
Bagi pemerintah daerah, inovasi tersebut juga diharapkan mampu mengurangi persoalan sosial yang berkaitan dengan konflik dan sengketa lahan.
Sementara bagi Dinas Kehutanan, PAKATORA dapat mendukung pemantapan kawasan hutan sehingga pengelolaan kawasan hutan menjadi lebih jelas dan terarah.
Selain memberikan manfaat langsung, inovasi tersebut juga memperkuat sejumlah fungsi pemerintahan di bidang kehutanan, mulai dari penyusunan kebijakan teknis dan operasional, penataan serta penggunaan kawasan hutan, hingga pelaksanaan bimbingan teknis.
PAKATORA juga mencakup proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang perencanaan kehutanan, penataan kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan.
Basyuni menilai penghargaan IGA menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjawab persoalan penataan kawasan hutan dan reforma agraria di Maluku Utara.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe atas dukungan terhadap implementasi inovasi tersebut.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting agar PAKATORA tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penghargaan IGA tersebut sekaligus menegaskan bahwa inovasi tata kelola pemerintahan dapat diarahkan untuk menjawab persoalan konkret masyarakat, termasuk kepastian dan legalitas akses terhadap tanah melalui percepatan reforma agraria.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....