Tindaklanjuti Arahan Gubernur, Kadis PUPR Temui Kementerian PUPR

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari skema pembangunan jalan dan jembatan yang efisien di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang tetap mendorong pembangunan infrastruktur dasar meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.

Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menemui Tim Perencanaan Teknis Jembatan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua untuk membahas kondisi serta kebutuhan pembangunan jembatan di Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Risman memaparkan sejumlah ruas jalan dan jembatan provinsi yang telah dipetakan, termasuk skema pembangunan yang dinilai perlu mendapatkan masukan teknis dari pemerintah pusat.

“Ibu gubernur berkomitmen membangun infrastruktur jalan dan jembatan, meskipun keterbatasan anggaran, sehingga kita perlu mencari bentuk pekerjaan jembatan yang ekonomis namun tetap bertahan lama,” ujar Risman usai pertemuan.

Menurut Risman, Kementerian PU memiliki peran penting sebagai lembaga pembina sektor konstruksi sekaligus sumber rujukan bagi pemerintah daerah dalam penerapan teknologi, standar, dan inovasi pembangunan infrastruktur.

Karena itu, koordinasi dengan kementerian diperlukan agar pembangunan infrastruktur di Maluku Utara tidak hanya mempertimbangkan keterbatasan anggaran, tetapi juga aspek teknis, ketahanan konstruksi, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ketua Tim Perencanaan Teknis Jembatan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Astuti Koos Wardhani, menyambut baik koordinasi tersebut. Pembahasan mencakup kondisi sejumlah jembatan di Maluku Utara hingga skema pelaksanaan pembangunan.

Astuti juga mengapresiasi komitmen Gubernur Sherly Tjoanda dalam mendorong pembangunan infrastruktur dasar di provinsi kepulauan tersebut.

“Kami lihat ibu gubernur sangat konsentrasi dengan infrastruktur, tentu kami akan berikan dukungan sesuai apa yang disampaikan Kadis PUPR,” ucap Astuti.

Selain membahas jembatan, pertemuan tersebut juga membahas peluang dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD).

Risman berdiskusi dengan Kasubdit Wilayah II C, Sefnath Womsiwor, bersama Ketua Tim Khusus Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Taruna Jaya, mengenai perkembangan usulan pembangunan jalan daerah di Maluku Utara.

Taruna mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan daerah di Maluku Utara telah berlangsung sejak 2023. Sejumlah ruas jalan telah mendapat dukungan, antara lain di Pulau Taliabu dan wilayah Weda yang berkaitan dengan konektivitas kawasan industri.

Pada 2024, pemerintah pusat juga memberikan dukungan pembangunan jalan daerah yang diarahkan untuk mendukung konektivitas kawasan industri di Weda.

“Untuk Maluku Utara sebenarnya sudah, dari tahun 2023 sudah cukup banyak jalan daerah yang dibantu dan dibangun, seperti di Taliabu, kemudian di daerah Weda,” kata Taruna.

Untuk 2026, setidaknya terdapat tiga usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Usulan tersebut mencakup ruas jalan di Halmahera Utara menuju Galela/Sitimiro untuk penanganan pascabencana banjir, dua ruas jalan provinsi di kawasan Sofifi, serta ruas jalan di Kao.

Selain usulan pemerintah provinsi, sejumlah usulan pembangunan jalan dari pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara juga telah dimasukkan ke dalam sistem informasi usulan jalan daerah atau SITIA.

Taruna menyebut hampir seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara telah menyampaikan usulan. Namun, realisasi pembangunan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat.

“Usulan-usulan itu sudah masuk. Nah, tinggal kita nanti tergantung dari alokasi dana dari Bappenas dan pemerintah, Kementerian Keuangan, seberapa besar,” ujarnya.

Sementara itu, Risman menyampaikan apresiasi atas sambutan dan penjelasan teknis yang diberikan jajaran Kementerian PU. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi bahan bagi Dinas PUPR Maluku Utara untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Sherly Tjoanda, termasuk menyusun langkah pembangunan jalan dan jembatan yang lebih efisien, tepat sasaran, serta memiliki daya tahan jangka panjang.

Risman menambahkan, Maluku Utara yang memiliki karakter wilayah kepulauan, pembangunan konektivitas jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur menjadi penghubung antarwilayah, membuka akses masyarakat, sekaligus menopang aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.