RRI.CO.ID, Ternate – Sebanyak 45 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara resmi mengantongi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Tenaga Kerja Konstruksi Terampil. Sertifikasi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor konstruksi sekaligus mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur yang dikelola pemerintah.

Sertifikat diserahkan oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Chandra Permana, bersama Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, di Bela Hotel Ternate, Selasa 4 Agustus 2026.

Para ASN tersebut dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan langsung di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Halmahera Barat.

Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan proses sertifikasi dilakukan melalui dua skema, yakni pelatihan yang diikuti uji kompetensi bagi peserta yang belum memiliki pengalaman, serta uji kompetensi langsung di lapangan bagi tenaga yang telah memiliki pengalaman kerja.

“Uji kompetensi itu ada dua. Ada yang melalui pelatihan karena belum punya pengalaman, setelah dilatih baru diuji. Yang satu lagi adalah uji kompetensi setempat. Mereka sudah memiliki kemampuan pelaksanaan di lapangan, seperti kompetensi pekerjaan besi cor, pasangan batu bata, pengawasan gedung, hingga pengawasan tanah. Setelah uji kompetensi dilakukan, baru diterbitkan sertifikatnya,” kata Risman kepada rri.co.id.

Menurutnya, sertifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang mendorong peningkatan kualitas ASN, khususnya di lingkungan Dinas PUPR.

Risman menegaskan, keberadaan ASN yang telah tersertifikasi menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi secara swakelola Tipe I karena telah didukung sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi nasional.

“Ketika pemilihan swakelola Tipe I dilaksanakan, secara kompetensi SDM kita sudah memenuhi. Yang menyatakan kompeten bukan kami, tetapi lembaga sertifikasi yang berlisensi dari BNSP,” ujarnya.

Penguatan kompetensi ASN di sektor konstruksi tidak berhenti pada tenaga terampil. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga tengah menyiapkan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat. Saat ini sebanyak 100 ASN Dinas PUPR sedang mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi di Ternate.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, mengapresiasi langkah Dinas PUPR yang secara konsisten meningkatkan kompetensi ASN melalui sertifikasi profesi.

“Peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung profesionalisme birokrasi dan kualitas pembangunan infrastruktur di Maluku Utara,”kata Zulkifli.