Kementerian PU Tindaklanjuti Usulan Gubernur Sherly, IJD-Sofifi Masuk Prioritas

RRI.CO.ID, Sofifi - Upaya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal mulai mendapat respons dari pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum menindaklanjuti sejumlah usulan pembangunan yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sherly sebelumnya aktif mengomunikasikan kebutuhan pembangunan Maluku Utara kepada pemerintah pusat, di antaranya melalui pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Komisi V DPR RI, Kemendagri, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemprov Maluku Utara mengusulkan dukungan pembiayaan melalui APBN senilai Rp2,615 triliun untuk mendukung sejumlah program prioritas. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD sebesar Rp809,85 miliar, program irigasi Rp127,95 miliar, serta percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi senilai Rp636,12 miliar.

Selain itu, Pemprov Maluku Utara mengusulkan sejumlah program melalui balai-balai wilayah Kementerian PU pada 2026. Di antaranya penataan kawasan Rp190,7 miliar, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik atau SPALD Rp264,4 miliar, pembangunan SPAM dan IPA Rp142,7 miliar, pengembangan jaringan SPAM Rp57,8 miliar, pembangunan jembatan Rp57,3 miliar, serta pembangunan tanggul dan konstruksi pengaman pantai Rp286 miliar.

Namun, dua agenda pembangunan mendapat perhatian khusus pemerintah pusat, yakni pengembangan kawasan Sofifi dan kawasan ekonomi baru Trans Kieraha.

Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar mengatakan kedua agenda tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dengan Kementerian PU di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

“Yang dibahas detail itu pengembangan wilayah kawasan ekonomi baru Trans Kieraha, kedua pengembangan kawasan ibu kota Sofifi,” kata Risman saat dihubungi rri.co.id usai pertemuan.

Menurut dia, seluruh usulan Pemprov Maluku Utara tetap ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah pusat.

“Jadi usulan itu semua ditindaklanjuti, disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Yang dibahas khusus karena anggarannya cukup besar dan dibahas khusus untuk ditindaklanjuti itu dua tadi, pengembangan kawasan Sofifi dan kawasan ekonomi baru Trans Kieraha,” ujarnya.

Pengembangan Kota Baru Sofifi menjadi salah satu agenda strategis karena kawasan ibu kota provinsi itu diproyeksikan sebagai daerah penyangga dua Proyek Strategis Nasional, yakni Kawasan Industri Weda dan Kawasan Industri Buli.

Untuk menopang fungsi tersebut, Pemprov Maluku Utara mengusulkan pembangunan empat infrastruktur utama dengan total anggaran Rp636,12 miliar.

Rinciannya, pembangunan Stadion Sepakbola Sofifi senilai Rp340 miliar, Pasar Higienis Sofifi Rp36,12 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Rp240 miliar, serta Gedung Pemadam Kebakaran Sofifi Rp20 miliar.

Risman menghadiri langsung pertemuan tersebut dan bertemu dengan Kepala Bidang Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sukanto.

Pertemuan itu menjadi bagian dari tindak lanjut Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU yang mengundang Pemprov Maluku Utara dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah atau Rakorbangwil Tahun Anggaran 2028.

Pembahasan selanjutnya akan dibawa ke Rakorbangwil atau Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Bagi Risman, tindak lanjut ini menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, terutama di Sofifi, ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas. Namun, besarnya nilai usulan membuat realisasi program tetap bergantung pada prioritas dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.