RRI.CO.ID, Sofifi - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara, Machmud Esa, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti persoalan banjir yang telah bertahun-tahun menghantui warga Kelurahan Akehuda, Kota Ternate. Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 di Sofifi, Kamis, 6 Agustus 2026.

Di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Machmud mengatakan persoalan banjir di Akehuda telah menjadi aspirasi utama masyarakat yang ia serap saat masa reses pada Mei lalu.

Menurutnya, Gubernur sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meninjau langsung lokasi. Namun hingga kini, kata dia, belum ada tindak lanjut yang dirasakan masyarakat.

“Sekarang lagi musim panas, bebas dari banjir. Kita tidak tahu kalau banjir datang lagi, masyarakat di sana akan susah,” ujar anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Ternate-Halmahera Barat itu.

Machmud mengungkapkan, warga di RT 04 dan RT 05 Kelurahan Akehuda bahkan terpaksa meninggikan pondasi rumah menggunakan batu bata hingga sekitar satu meter sebagai upaya menghindari genangan air yang kerap melanda kawasan tersebut.

Ia meminta Gubernur kembali mendorong Dinas PUPR agar segera merealisasikan langkah penanganan banjir sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan tiba.

Menurutnya, kawasan Akehuda dihuni banyak mahasiswa, orang tua, dan masyarakat yang selama bertahun-tahun mengeluhkan persoalan banjir tanpa solusi yang tuntas.

Selain menyoroti persoalan banjir, Machmud juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait Musala Nurul Muntaha di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara.

Ia mengapresiasi bantuan pemerintah yang telah diberikan untuk musala tersebut. Namun, ia menyebut hingga kini bangunan itu justru belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Sebelum ada bantuan, musala itu digunakan masyarakat. Tetapi setelah ada bantuan, sampai sekarang tidak bisa digunakan,” katanya.

Machmud berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tersebut agar Musala Nurul Muntaha dapat kembali difungsikan, terlebih menjelang datangnya bulan suci Ramadan.

“Harapan masyarakat, Musala Nurul Muntaha di Kelurahan Tarau bisa segera digunakan kembali sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah,” ujarnya.