RRI.CO.ID, Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali menjawab pertanyaan rencana pinjaman daerah senilai Rp1 triliun yang menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027. Menurutnya, skema pembiayaan tersebut bukan semata-mata untuk pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari strategi mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan sektor lainnya.

Penjelasan itu disampaikan Sherly saat rapat paripurna DPRD Maluku Utara di Sofifi, Kamis 6 Agustus 2026, setelah sejumlah anggota dewan, termasuk Anggota Fraksi Hanura, Sukri Ali, mempertanyakan pemerataan distribusi anggaran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota.

Sherly menjelaskan, pinjaman yang direncanakan merupakan standby loan sebesar Rp1 triliun yang akan dicairkan secara bertahap, masing-masing Rp500 miliar pada 2027 dan Rp500 miliar pada 2028.

Menurutnya, seluruh 10 kabupaten dan kota tetap akan memperoleh alokasi pembangunan. Namun besarannya tidak akan sama karena disesuaikan dengan panjang ruas jalan provinsi yang masih membutuhkan penanganan.

“Semua kabupaten dan kota akan mendapat bagian. Tetapi tidak sama rata karena kondisi ruas jalannya berbeda. Ada daerah yang sebagian besar jalannya sudah mantap, sementara wilayah seperti Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu masih memiliki kebutuhan yang lebih besar,” kata Sherly.

Ia mencontohkan Halmahera Barat yang hanya menyisakan sedikit ruas jalan provinsi untuk dikerjakan, sementara Halmahera Tengah tinggal menyelesaikan ruas Trans-Gane Raya.

Sherly juga menegaskan, realisasi pinjaman tetap bergantung pada persetujuan DPRD serta harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau tidak disetujui atau tidak memenuhi aturan, tidak apa-apa. Semua tetap mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Menjawab anggapan bahwa APBD 2027 hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, Sherly menepis asumsi tersebut. Ia menyebut struktur belanja daerah tetap dibagi untuk berbagai kebutuhan pemerintahan.

Menurutnya, pada 2027 pendapatan daerah diproyeksikan meningkat signifikan seiring kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 55 persen atau sekitar Rp636 miliar. Dengan tambahan pinjaman Rp500 miliar, total belanja daerah diperkirakan mencapai Rp3,9 triliun.

Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai tetap sekitar Rp1,4 triliun atau setara 35 persen dari APBD. Angka itu lebih rendah dibanding APBD 2026 yang mencapai 50 persen karena total anggaran daerah saat itu hanya sekitar Rp2,8 triliun.

Selain itu, belanja barang dan jasa diproyeksikan mendekati Rp1 triliun atau sekitar 32 persen, belanja hibah sekitar 4 persen, belanja modal 22 persen, serta pembayaran kewajiban kepada pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), pajak rokok, dan BTH reguler sekitar 7 persen atau Rp300 miliar.

Sherly mengatakan pemerintah daerah juga telah menyiapkan skema pembayaran utang DBH secara bertahap sebesar Rp300 miliar setiap tahun.

“Belanja modal hanya sekitar 22 persen. Jadi tidak benar kalau seluruh anggaran hanya untuk infrastruktur,” ucapnya.

Terkait kemampuan pemerintah mengembalikan pinjaman, Sherly optimistis kewajiban tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Menurutnya, percepatan pembangunan jalan pada 2027 dan 2028 justru lebih menguntungkan karena biaya konstruksi saat ini dinilai lebih rendah dibanding jika pekerjaan ditunda hingga 2029 atau 2030.

“Kami ingin mempercepat pembangunan pada 2027 dan 2028. Setelah itu, 2029 tinggal menyelesaikan pembayaran pinjamannya. Membangun lebih awal jauh lebih efisien daripada menunggu biaya konstruksi semakin mahal,” kata Sherly.